Warga Miskin Kota Bandung Bakal Tidak Wajib Bayar PBB

Reporter

Editor

Ali Akhmad Noor Hidayat tnr

Kamis, 18 Mei 2017 07:00 WIB

Presiden Jokowi (kanan) bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo (kedua kanan) berpose bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kiri) dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (kiri) di objek wisata Skywalk saat Kunjungan Kerja di Kota Bandung, 12 April 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung berencana membebaskan pembayaran pajak bagi warga miskin Kota Bandung. Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ""Peraturan Wali Kota (Perwal) sudah final, tinggal ditanda tangan," ujar Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, Selasa, 16 Mei 2017.

Menurut Ema, kebijakan bebas pajak bagi warga menengah ke bawah Kota Bandung itu memang sebelumnya tengah digodok oleh beberapa jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung beserta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Jadi sekarang kita tunggu kebijakan pak Wali Kota, mudah-mudahan secepatnya di-declare oleh beliau," ujarnya.


Baca: Ahok Ingin Gratiskan PBB, Ini Kata Ditjen Pajak

Sistemnya, kata dia, bukan menggunakan kacamata subsidi silang yang pada dasarnya membebankan biaya pajak kepada masyarakat menengah ke atas. Artinya, ada potensi hilangnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di kota Bandung.

Baca: Pembayaran PBB Kota Tangerang Bisa di Minimarket


"Maknanya bukan subsidi silang dimana prinsip dasar orang miskin harus dilindungi negara atau pemerintah. Prosesnya tetap ada verifikasi, satu sisi ada penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan ini berlaku untuk semua wajib pajak PBB," katanya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan harga NJOP di kota Bandung memang belum menyesuaikan dengan nilai PBB yang cenderung masih rendah. Makanya proses verifikasi pembebanan biaya pembayaran PBB harus kembali ditakar ulang.

"Harga NJOP di Kota Bandung ini sudah meningkat tapi nilai PBB-nya belum menyesuaikan. Makanya terjadi pendapatan ke negara yang hanya 1/5 dari total seharusnya," ujar dia.

Adapun untuk warga yang tidak kena wajib pajak pada 2017 yakni berdasarkan klasifikasi data waega miskin kota dari Dinas Sosial Kota Bandung.

"Untuk warga menengah ke bawah, Pemkot Bandung akan melakukan Perwal untuk tidak usah bayar pajak bumi dan bangunan. Siapa yang termasuk? Itu yang masuk ada di daftar Dinas Sosial, kurang lebih antara 50-60 ribu KK," ujarnya.

AMINUDDIN A.S.

PBBPemerintah Kota Bandung

Berita terkait

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

22 jam lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

1 hari lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

2 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

2 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

2 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

2 hari lalu

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

Tema World Water Forum ke-10 di Bali berkaitan dengan sejumlah tujuan UNICEF. Salah satunya soal akses air bersih untuk anak-anak di daerah.

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

2 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

4 hari lalu

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

5 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi