TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan kontraktor meminta pemberlakuan kembali sistem pajak final pada sektor konstruksi, yaitu pajak yang dikenakan saat proyek akan dimulai. Besarnya pajak ini 2 persen utnuk kontraktor dan 4 persen untuk konsultan. Ketua Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Agus Kartasasmita mengatakan, sistem pajak ini dapat mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor konstruksi. "Bahkan bisa lebih besar, hitung saja dari anggaran pembangunan 60 triliun, belum dari swasta," ujarnya, kemarin. Sistem pajak yang diterapkan saat ini membuka peluang terjadinya kolusi. Wajib pajak dan petugas terkait proyek bisa runding. Bahkan proyek untung bisa dikatakan rugi. Namun dengan sistem pajak final, kontraktor akan terdorong untuk bekerja keras, efektif, dan efisien. Agus juga mengatakan, saat ini sistem pajak final hanya diterapkan terhadap proyek kecil dengan batasan nilainya di bawah Rp 1 miliar. Proyek dengan nilai di atasnya hanya dikenai pajak apabila untung, namun jika tidak untung maka tidak dikenai pajak.Harun Mahbub
Berita terkait
Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa
6 Juni 2021
Negara Kelompok G7 sepakat untuk menarik pajak minumum global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple, dll
Baca SelengkapnyaPerusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak
4 Juni 2021
Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender.
Baca SelengkapnyaInggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19
21 Februari 2021
Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan
Baca SelengkapnyaInggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19
7 Februari 2021
Inggris berencana mengenakan pajak kepada ritel dan perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaProyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun
26 April 2019
Setoran pajak proyek gas Tiung Biru, Bojonegoro ini merupakan yang terbesar di lingkungan proyek Migas.
Baca SelengkapnyaTerima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak
10 Mei 2018
Petugas pajak tersebut dikenai sanksi skorsing dari KKP Pratama Bangka.
Baca SelengkapnyaBertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak
27 Oktober 2017
Pengurus Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaOtoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016
20 Maret 2017
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera meminta Google Asia Pacific Pte Ltd menyelesaikan pembayaran pajak tahun 2016.
Baca SelengkapnyaDongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani
14 Maret 2017
Sri Mulyani mengaku selama ini mungkin koordinasi antar
lembaga pemerintah memang harus diperbaiki.
Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook
23 November 2016
Walau tidak miliki kantor di Indonesia, Facebook dinilai sebagai perusahaan over the top (OTT) yang mengambil keuntungan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
