TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah berfokus melakukan sinergi program dan peran pemangku kepentingan untuk pengelolaan danau berkelanjutan. Upaya yang dilakukan di antaranya melalui lokakarya untuk membahas sejumlah isu penting terkait dengan danau, pengelolaan infrastruktur sumber air, dan pemanfaatan danau yang berwawasan lingkungan.

Baca: 4 Hektare Danau Wisata Kedung Maor Rusak akibat Longsor

"Indonesia sebagai negara yang memiliki ratusan danau perlu melakukan upaya terobosan untuk mengatasi permasalahan danau," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Gellwyn Jusuf di kantornya, Selasa, 9 Mei 2017.

Kondisi dan permasalahan yang dibahas adalah pengelolaan danau di empat lokasi, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening. Tujuan lokakarya ini, kata Gellwyn, di antaranya untuk mengidentifikasi isu-isu yang penting dalam pengelolaan danau, mendapatkan solusi penanganan mulai perencanaan, kelembagaan, hingga regulasi, serta untuk membangun koordinasi antarpihak agar tercipta keseimbangan aspek ekologi dan ekonomi.

Gellwyn menuturkan Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 kilometer persegi. Danau di Indonesia berfungsi sebagai sumber daya produktif dan pemenuhan kebutuhan sosial serta ekonomi lain. Selain itu, danau berpotensi tinggi untuk menopang sektor pariwisata. "Penyelamatan danau sangat mendesak ditangani agar tetap mampu memberikan manfaat," ucapnya.

Simak: Direstorasi, Danau Rawa Pening Kini Lebih Bening

Gellwyn berujar multiguna ekosistem danau dalam menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya juga membutuhkan sistem pengelolaan yang memenuhi kaidah tata ruang yang benar, regulasi dan kelembagaan jelas, serta kelestarian fungsi ekosistem. "Pemanfaatan ekosistem danau seharusnya selaras dengan pembangunan berkelanjutan," katanya.

Menurut Gellwyn, untuk mewujudkannya dibutuhkan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan pariwisata. "Pengelolaan berkelanjutan tidak hanya dikerjakan satu lembaga atau instansi, tapi juga upaya dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat," tuturnya.

Gellwyn menegaskan pengelolaan danau berkelanjutan harus merupakan suatu aksi kolektif dari berbagai pihak meskipun memiliki tujuan yang berbeda. "Namun, dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi danau, semua pihak harus memiliki tujuan bersama," ujarnya.

GHOIDA RAHMAH