TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyoroti dampak keterbatasan infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia. "Contohnya Jakarta, seharusnya MRT sudah dibangun sejak sekitar 1990 karena lalu lintasnya sudah sedemikian padat," katanya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2017.
Menurut Bambang, dampak dari telatnya pembangunan transportasi massal bukan hanya masyarakat yang menderita akibat kemacetan Jakarta, melainkan juga kerugian ekonomi, baik secara pribadi masyarakat maupun nasional. "Berapa banyak waktu terbuang? Padahal waktu yang terbuang itu untuk bapak-ibu profesional adalah uang," katanya.
Bambang lantas mengajak peserta diskusi berhitung secara sederhana mengenai kerugian yang dimaksud. "Coba bapak-ibu punya gaji bagi 30 hari, bagi lagi 24 jam, dan bagi lagi 60 menit, jadi diperoleh gaji per menit, lantas kalikan dengan waktu yang terbuang akibat macet. Saya yakin kalau diakumulasi sebulan itu lumayan."
Untuk itu, Bambang menegaskan perlunya peran pemerintah dan swasta untuk bahu-membahu memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, biaya yang dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun. "Hanya 41,3 persen yang dapat dipenuhi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Bambang.
