TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan mengatakan pemerintah masih menggodok rencana penyaluran subsidi listrik dan gas LPG 3 kilogram melalui Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). Pemerintah menargetkan rencana itu bisa dilakukan mulai awal 2018.
Menurut Elan, penyaluran subsidi listrik lewat kartu masih dibahas pemerintah. "Masih ada beberapa opsi," katanya di Gedung Tempo, Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017.
Elan menambahkan, transisi subsidi listrik tetap dilakukan tahun ini melalui PT PLN (Persero). Pemerintah tengah memperbaiki basis data terpadu penerima subsidi.
Elan mengatakan data penerima subsidi listrik 900 volt-ampere (VA) sudah selesai ditetapkan. Jumlahnya sebanyak 4,1 juta pelanggan.
Sedakan pengumpulan data penerima subsidi 450 VA masih belum selesai. "PLN ingin mencocokkan datanya dengan data kami," ujar Elan. Dalam data TNP2K, terdapat sekitar 15 juta pelanggan yang berhak menerima subsidi. Sedangkan data yang dipegang PLN sebanyak 22 juta pelanggan.
Untuk subsidi LPG, Elan mengatakan tahapan hingga penyalurannya masih sangat panjang. Pemerintah tetap berharap bisa menyalurkannya sesuai dengan target. Namun ia mengatakan penyaluran subsidi dengan mekanisme baru tetap diusahakan tahun ini. Elan mengatakan salah satu yang dipersiapkan pemerintah adalah kesiapan agen dan infrastruktur pembaca kartu.
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
18 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi
42 hari lalu
Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
54 hari lalu
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.
