Ingin Jadi Poros Maritim Dunia, Luhut Libatkan Swasta Asing  

Reporter

Kamis, 4 Mei 2017 16:03 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri acara Coffee Morning di Gedung Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Jakarta, 24 Maret 2017. TEMPO/Destrianita

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kemaritiman harus menjadi prioritas dalam dokumen rencana kerja pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dokumen nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan antara gerak dan langkah semua pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Karena 70 persen wilayah Indonesia adalah laut. Saya suka bercanda, memang nanti Angkatan Darat marah juga karena saya promosi laut. Tapi perwira TNI selalu melihat tak hanya operasi darat yang penting, tapi laut juga penting, harus sinergi," ujar Luhut saat memberikan paparan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman di gedung Sasana Kriya, Taman Mini, Jakarta Timur, Kamis, 4 Mei 2017.

Baca: Kenapa Luhut Buka Peluang Asing Kelola Pulau?

Dalam mengejar tujuan poros maritim dunia, ada beberapa hal yang sedang dilakukan pemerintah, antara lain menggandeng pihak swasta asing untuk bekerja sama menggarap proyek pemerintah. Salah satunya kerja samanya adalah dengan Jepang dalam membangun Pelabuhan Patimban.

"Lalu kereta api Jakarta-Surabaya sudah dalam proses. Pembangunan pembangkit tenaga arus laut dengan Belanda sudah berjalan. IORA dan blue economy sekarang juga berjalan dengan baik," tutur Luhut.

Baca: Namanya Disebut Dalam Sidang Suap Pajak, Begini Reaksi Luhut

Ia berujar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi ekonomi di bidang maritim sangat besar, yakni mencapai US$ 1,3 triliun atau sekitar US$ 20 ribu triliun. "Dari data ini, hampir 9 persen laut kami lakukan seismic study, sehingga data lebih lengkap lagi," katanya.

Adapun beberapa pembangunan terus dikejar pemerintah, antara lain di bidang pelabuhan berupa pembangunan sentra kelautan dan perikanan di pulau terluar. Lalu, untuk tol laut, pemerintah telah membangun 30 titik logistik di wilayah timur dan barat. Hal tersebut membuat harga-harga barang menjadi menurun. "Barang-barang di Indonesia timur—kami ambil sampling 20-25 persen—harganya sudah menurun," ucap Luhut.

Luhut menuturkan ekonomi Indonesia tumbuh cukup bagus. Berdasarkan hasil pertemuannya dalam forum G20 di Spring Annual Meeting di Washington, DC, Indonesia menempati posisi ketiga setelah India dan Cina. Hal tersebut juga mendapatkan respons positif dari beberapa petinggi dunia, seperti menteri ekonomi, menteri keuangan, dan gubernur bank sentral negara lain.

"Indonesia dianggap negara yang tumbuh dengan baik. Christine Lagarde (Direktur Pelaksana IMF) memuji leadership Pak Jokowi. Saya pertama kali sebagai seorang tentara hadir dalam satu sidang bergengsi senang melihat petinggi dunia di bidang ekonomi memberikan apresiasi yang dicapai pemerintah Indonesia," katanya.

DESTRIANITA




Berita terkait

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

8 Februari 2024

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.

Baca Selengkapnya

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut

Baca Selengkapnya

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.

Baca Selengkapnya

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.

Baca Selengkapnya

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.

Baca Selengkapnya

Cerita Luhut Sakit dan Tawaran Pemulihan dari Menlu Singapura

11 Oktober 2023

Cerita Luhut Sakit dan Tawaran Pemulihan dari Menlu Singapura

Cerita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sakit hingga mendapat tawaran pemulihan dari Menlu Singapura.

Baca Selengkapnya