Presiden Joko Widodo/Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bertekad meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat menyelaraskan dengan kebutuhan industri dan mendukung program Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE). Untuk itu, kata Jokowi–sapaan Joko Widodo, pemerintah menyusun kebijakan vokasi dan tenaga kerja.
Setidaknya ada dua langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah. Pertama, pemerintah akan menyusun dan menguatkan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi. “Hal ini dilakukan melalui reklasifikasi lapangan usaha dan jabatan serta prioritisasi lapangan usaha dan jabatan di Indonesia,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 April 2017.
Pemerintah juga menyusun kebijakan job matching antara vokasi dan industri sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM. Pemerintah akan berfokus pada penguatan program vokasi untuk industri yang memiliki asosiasi kuat dan skema vokasional yang telah berjalan untuk sektor otomotif, pariwisata, dan perhubungan.
Selain SDM, pemerintah berkomitmen kepada pembangunan perumahan di dalam wilayah perkotaan yang terkoneksi baik dengan pusat aktivitas, sumber ekonomi, dan transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan. Program tersebut juga bagian dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE).
Adapun kebijakan inti perumahan itu, antara lain penyediaan tanah untuk perumahan yang terjangkau (land availability), kebijakan penerapan skema perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kebijakan penguatan skema pembiayaan bagi masyarakat (housing financing).
Selain itu, pemerintah memetakan beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor retail serta memperkuat sinergitas retail tradisional dan modern. “Implementasi dari seluruh kebijakan ini tidak semuanya dapat ditargetkan dalam jangka pendek, namun juga sampai jangka panjang,” ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan pemerintah meyakini KPE ini tidak hanya mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang lebih baik, tapi juga merupakan landasan yang perlu dan cukup untuk menyiapkan ekonomi nasional Indonesia lolos dari jebakan penghasilan menengah (middle income trap) menuju status sebagai negara maju.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
8 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
