TEMPO.CO, Senggigi, NTB- Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pengusaha mengenai jembatan timbang. Dia menambahkan, sudah ada semacam deklarasi agar truk tak lagi membawa muatan berlebih.
"Ada deklarasi pengusaha angkutan truk, organda, dan para pengusaha barang janjikan tak lagi kelebihan muatan," kata Pudji Hartanto saat ditemui di Hotel Aruna Senggigi, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 21 April 2017.
Pudji menuturkan ada semacam deklarasi truk pelopor keselamatan, tapi tanpa itu pun sebenarnya sudah bisa para pengusaha tak membuat truk berlebih muatannya saat membawa barang. "Tapi ya manusia bisa bohong kan."
Meski begitu, Pudji mengaku sudah menggalang dukungan dan bersafari lewat SMS dan WhatsApp ke sejumlah pengusaha, terkait dengan beroperasinya kembali jembatan timbang. "Saya katakan lebih baik tak usah langgar, saya cenderung sosialisasi ke hulu."
Mengenai IT dari jembatan timbang yang kini dikelola pemerintah pusat, Pudji menyatakan sudah ada lelangnya dan dalam dua minggu ini diharapkan ada pemenangnya. Dari 25 jembatan timbang, ditargetkan 5-6 jembatan timbang terkoneksi ke pusat. "Ada 5-6 yang prioritas," ucapnya.
Jumat, 21 April, Pudji Hartanto meresmikan jembatan timbang di daerah Tuban, Jawa Timur, sebagai simbolisasi kembali beroperasi 25 jembatan timbang di seluruh Indonesia. Jembatan timbang ini nantinya akan dikelola oleh pemerintah pusat bukan lagi oleh pemerintah daerah.
Awalnya di Indonesia ada sekitar 141 jembatan timbang, tapi selama ini tak berfungsi dengan baik. Bagi jembatan timbang yang belum kembali beroperasi akan segera direvitalisasi oleh pemerintah dan ada sembilan pilot project untuk jembatan timbang.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
