TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan pemerintah untuk lebih intervensi dalam peningkatan kemandirian industri unggas nasional, dengan mengalokasikan insentif bagi peternak unggan.
Syarkawi Rauf, Ketua KPPU, menganggap selama ini fokus pemerintah banyak terserap ke pencarian solusi ketersediaan daging sapi. Padahal, menurutnya, 60 persen konsumsi daging nasional datang dari daging ayam.
"Maunya ada insentif lebih untuk sektor unggas. Karena data itu menunjukkan memang konsumsi kita lebih banyak ke ayam," tuturnya, Rabu, 12 April 2017.
Hanya saja, pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang serius menjaga stabilitas harga daging sapi. KPPU, juga turun tangan untuk memastikan upaya pemerintah berhasil untuk memastikan harga komoditas pangan terkendali menjelang Idulfitri.
Setidaknya, KPPU fokus mengawasi stabilitas harga daging sapi, gula dan minyak goreng. "Belum ada lagi langkah baru, kami fokus untuk mengawasi tiga komoditas itu," tambahnya.
Selain itu, untuk memperkuat industri unggas nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk mengatur kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk perdagangan unggas.
Pasalnya, selama ini sejumlah peternak menderita kerugian lantaran ketidakseimbangan harga jual mulai dari bibit ayam atau day old chicken (DOC), daging ayam, telur, hingga pakan ternak.
Menurutnya, penetapan HET tersebut bertujuan untuk menjaga harga komoditas unggas mulai dari hulu hingga hilir, sehingga biaya produksi dapat terkontrol lewat penetapan HET.
