Aktifitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 15 Desember 2016. BPS mencatat, nilai ekspor dan impor pada November 2016 surplus sebesar 0,84 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau 840 juta dollar AS atau setara dengan Rp 10,92 triliun. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sedang menyiapkan insentif untuk kapal-kapal besar yang bersandar di Indonesia. Langkah ini diambil agar semakin banyak kapal-kapal bermuatan besar bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang akan dijadikan hub internasional oleh pemerintah.
"Bisa saja nanti diberikan diskon (tarif) progresif. Makin besar (kapalnya), makin besar diskonnya," kata Budi Karya saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 11 April 2017.
Budi Karya menuturkan mengenai insentif ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, agar lebih pasti mengenai perhitungannya. "Kalau saya sih maunya besok (diberlakukan), tapi kewenangan ada di Menteri Keuangan, harus kami proses."
Menurut Budi Karya sudah seharusnya ada penurunan biaya bagi kapal-kapal besar. Dia melihat hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono untuk mengerjakannya. "Jangan dihitung berbanding lurus, harus ada insentif bagi kapal besar."
Selain soal penurunan biaya agar efisien, Budi Karya juga meminta agar biaya penundaan dan pemanduan kapal juga dikoreksi khususnya bagi kapal-kapal besar. "Mestinya tak dihitung per TEUs, syukur-syukur Direktur Jenderal Perhubungan Laut ada konsep penurunan biaya," ucapnya.
Budi menjelaskan penerimaan negara bukan pajak bukan segalanya baginya. Dia melihat kapal-kapal besar akan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok magnet baru bagi industri, jika kapal-kapal besar itu diberikan suatu insentif khusus.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
