Kalla: Penghematan Karena Penggunaan Anggaran Tidak Hemat

Selasa, 4 April 2017 23:00 WIB

Ekspresi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 April 2016. Dari lawatan ke empat negara Eropa, total investasi yang bisa diboyong ke Indonesia mencapai US$ 20,5 miliar atau setara Rp 266,5 triliun. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berkeinginan penggunaan anggaran bisa dilakukan secara cost effective. Sebab, selama ini penggunaan anggaran tidak dilakukan dengan hemat.

"Hemat anggaran adalah cost effective, artinya bagaimana anggaran yang ada itu menghasilkan lebih banyak, karena anggaran ini tidak kita hemat," kata Kalla, Selasa, 4 April 2017, di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Kalla mengatakan anggaran APBN sekitar Rp 2 ribu triliun harus dibelanjakan dengan tepat sasaraan dan efektif. "Kalau uang yang ada bisa bikin 1.000 kilometer jalan, kenapa musti dibikin 700 kilometer," kata Kalla mencontohkan.

Karena itulah Kalla mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan pemerintah. Caranya dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting. Misalnya dengan mengurangi biaya perjalanan, seminar, pertemuan. Tujuan dari penghematan anggaran itu adalah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih besar untuk rakyat.

Dalam rapat kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penghematan dan efektivitas anggaran di kementerian dan lembaga. Dia meminta rutinitas yang sudah bertahun-tahun dicek. "Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan kepada belanja modal," kata Jokowi.

Selain meminta penghematan anggaran, pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,6 persen. Angka ini berada di bawah target yang pernah dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK saat awal pemerintahan, yakni 7 persen.

Kalla mengatakan penurunan target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan analisis pada kondisi perekonomian yang terjadi. "Setelah melihat kenyataan ekonomi dunia, bagaimana pajak kita, maka kita untuk 2018 ditetapkan 5,6 targetnya. Kita usahakan dicapai, kalau bisa lebih tinggi dari itu," kata Kalla.

AMIRULLAH SUHADA

Berita terkait

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

14 jam lalu

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

23 jam lalu

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

23 jam lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

1 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

1 hari lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

1 hari lalu

Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

Pembahasan besaran Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT kerap menjadi persoalan yang kerap diprotes mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

1 hari lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

2 hari lalu

Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

2 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

2 hari lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya