TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus berupaya membangun 300 ribu jaringan gas (jargas) kota di seluruh Indonesia pada 2019.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menegaskan rencana pembangunan jargas diprioritaskan untuk perumahan sederhana. "Sekarang kami mulai bangun lagi di 2019 sebanyak 300 ribu jaringan. Kami akan mencoba terus, mungkin tahun 2024 sebanyak satu juta jaringan. Diutamakan untuk perumahan sederhana," ujar Jonan, seperti dikutip dari siaran resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa, 4 April 2017.

Baca Juga: PGN Tambah Sambungan Gas ke 8.158 Rumah Tangga

Menurut Jonan, ada beberapa kelebihan dari gas sebagai sumber energi, yakni biaya yang lebih murah dengan harga hampir setengah dari harga liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram. Karena itu, pemerintah juga tidak perlu melakukan impor LPG.
"Sebanyak 6,5 juta ton kebutuhan LPG setahun itu impor kira-kira 4,5 juta ton," ucapnya.

Jonan menambahkan, pertimbangan atas melimpahnya gas bumi dengan kandungan berbeda-beda di setiap lapangan tidak bisa dimanfaatkan begitu saja untuk menutupi kebutuhan LPG di Indonesia. "Kalau tidak ada C3 atau C4, tidak bisa jadi LPG."

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kepala sembilan kota/kabupaten tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2017 sebanyak 59.809 sambungan rumah tangga (SR).

Simak Pula: Penghuni Rumah Susun Surabaya Mulai Gunakan Gas ...

Sembilan daerah tersebut adalah Kota Pekanbaru (3270 SR), Kabupaten Musi Banyuasin (6.031 SR), Kabupaten Pali (5.375 SR), Kabupaten Muara Enim (4.785 SR), Kota Bandar Lampung (10.321 SR), Kabupaten Mojokerto (5.101 R), Kota Mojokerto (5.000 SR),
Kota Samarinda (4.500 SR), Kota Bontang (8.000 SR), dan Provinsi DKI Jakarta (7.426 SR).

"Pemilihan kota tersebut karena sudah ada gasnya,” kata Direktur Migas IGN Wiratmaja beberapa waktu lalu.

DESTRIANITA