Tangerang Percepat Pembangunan Lima Kawasan Industri

Reporter

Minggu, 26 Maret 2017 11:47 WIB

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menkominfo Rudiantara mendengarkan penjelasan mengenai Pusat Logistik Berikat (PLB), di kawasan Industri Cipta Krida Bahari, Jakarta, 10 Maret 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong percepatan realisasi pembangunan lima kawasan industri di wilayahnya. Lima kawasan industri disiapkan agar pengawasan dan pengendalian industri lebih efektif karena berada dalam kawasan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nono Sudarno mengatakan untuk mendorong terealisasinya kawasan industri itu, pemerintah daerah berperan dalam proses regulasi perijinan nya." Lebih mengarahkan perijinan industri agar masuk dalam kawasan industri yang telah ditetapkan,"ujar Nono kepada Tempo, Ahad 26 Maret 2017

Untuk perijinan industri yang baru, Nono menjelaskan, diarahkan ke dalam lima kawasan industri yang telah ditetapkan yaitu, kawasan industri Milinium, kawasan industri Cikupa Mas, Kawasan Industri Balaraja, Kawasan Industri Laksana Bisnis Park dan kawasan industri Cileles.

Kawasan milenium, Laksana Bisnis Park dan Cileles adalah kawasan industri baru, sementara Balaraja dan Cikupa Mas adalah kawasan industri yang sudah terbentuk." Industri yang sudah tumbuh dan selama ini belum masuk dalam kawasan industri diarahkan untuk membentuk kawasan industri sendiri,"kata Nono.

Lima kawasan industri tersebut, menurut Nono, sudah memenuhi syarat seperti sesuai dengan tata ruang dan luas lahan yang memadai. Nono mengatakan kawasan industri dibangun karena sejumlah faktor yaitu, pertumbuhan ekonomi, potensi investasi."Hal ini mengundang banyaknya alih fungsi di Kabupaten Tangerang," kata Nono.

Menurut Nono, kawasan industri harus memiliki pembangkit listrik, infrastruktur yang meliputi kebutuhan air, pengolahan limbah, sistem pemadam kebakaran dan akses jalan.

Kementerian Industri Republik Indonesia saat ini terus mensosialisasikan Undang undang nomor 3 tahun 2014 tentang wajibnya industri berada dalam kawasan.Untuk investasi baru, wajib beroperasi dalam satu kawasan,"kata Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto kepada Tempo usai Seminar di kawasan Karawaci, Kamis 23 Maret 2017

Aturan ini, kata Heru, memberikan pengecualian bagi industri yang sudah eksisting." Tidak bisa dipaksa masuk dalam kawasan, karena mereka sudah ada sejak dulu, sebelum aturan ini dibuat,"katanya.

Selain itu, kata Heru, masih ada beberapa pengecualian lainya, seperti untuk daerah yang belum punya kawasan, daerah sudah punya kawasan tapi kavlingnya sudah penuh, industri tertentu butuh spesifikasi khusus." Harus dekat dengan laut, yang membutuhkan bahan baku khusus, seperti karet yang harus dekat dengan kebun."

Khusus untuk Tangerang yang banyak industri manufaktur, menurut Heru, untuk Industri yang sudah ada tapi statusnya belum dalam kawasan, bisa diberikan status kawasan industri." Tapi Harus melalui prosedur, ada perusahaan yang mengelola,"kata Heru.

Kementerian Industri, menurut Heru, saat ini tengah menyasar beberapa lokasi yang Industri nya telah lebih dulu ada sebelum aturan baru ini diterbitkan seperti Batam, industri di Jalan Raya Serang, Banten dan industri di Jalan Raya Bogor, Jawa Barat.

JONIANSYAH HARDJONO

Berita terkait

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

25 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

30 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

30 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

53 hari lalu

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

31 Januari 2024

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

31 Januari 2024

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

28 Januari 2024

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.

Baca Selengkapnya

Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

26 Januari 2024

Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia sebut kinerja Tom Lembong di Kementerian Investasi yang merupakan lulusan Harvard. Ini pendidikan mereka.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bandingkan Kinerjanya dengan Tom Lembong yang Lulusan Harvard: Tidak Mesti Pintar Bikin Pidato..

24 Januari 2024

Bahlil Bandingkan Kinerjanya dengan Tom Lembong yang Lulusan Harvard: Tidak Mesti Pintar Bikin Pidato..

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membandingkan kinerjanya di Kementerian Investasi dengan Tom Lembong.

Baca Selengkapnya