Divestasi Freeport, Luhut: Papua Dapat 5 Persen

Reporter

Editor

Setiawan

Jumat, 24 Maret 2017 15:31 WIB

Seorang Mahasiswa asal Papua berorasi saat aksi menuntut ditutupnya PT Freeport Indonesia di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Denpasar, Bali, 20 Maret 2017. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menuntut agar perusahaan tambang emas asal Amerika itu menutup usahanya karena dianggap telah merugikan masyarakat Papua serta meminta kepada pemerintah agar diberi hak penentuan nasib tanah Papua sendiri. Foto: Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terus melakukan finalisasi legal dengan Freeport terkait dengan kontrak karya mereka yang akan berakhir pada 2021.

Salah satu agenda yang dibahas adalah pembagian saham. Luhut ingin jika Freeport memperpanjang kontraknya, harus melakukan divestasi saham 51 persen untuk pemerintah Indonesia. Dari saham tersebut, 5 persen akan diberikan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Baca Juga: Alokasi Saham Divestasi Freeport untuk Pemda Papua ...

“Kalau saham, kita 51 persen, Freeport 49 persen. Tapi yang lead Indonesia dan Papua dari Presiden minta 5 persen untuk suku dan Pemda di sana. Tapi uang itu untuk pendidikan, pertanian, dan peternakan. Kita perhatikan agar dampak ini terasa di Papua,” kata Luhut di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2017.

Adapun perhitungan 5 persen itu, menurut Luhut, akan diperhitungkan proporsional dan tidak ada saham terdelusi, sehingga setiap tahunnya rakyat Papua juga berhak menerima dividen atas kepemilikan saham tersebut. “Yang 5 persen itu kita tak mau delusi. Jadi dari dividennya mereka (Freeport) bayar. Nanti kami melindungi rakyat kita,” ucapnya.

Menurut Luhut, Freeport diibaratkan seperti pengontrak rumah di Indonesia. Ketika kontrak mereka habis dan mereka ingin memperpanjang masa tinggalnya, harus bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Simak: Luhut: Freeport Seperti Penyewa Rumah yang Ingin Atur Pemerintah

Luhut menambahkan, beberapa hari lalu Direktur Eksekutif Freeport Tony Wenas mendatanginya untuk membahas lebih lanjut ihwal ketentuan jika mereka memperpanjang kontrak. “Freeport saya kira cukup maju perundingannya. Sekarang sudah on going. Ya kita tunggu aja. Kita ndak mau juga ribut, jadi kau mau perpanjang rumahku? Ya aku maunya gini,” kata Luhut di Gedung BPPT, Jumat.

DESTRIANITA

Berita terkait

MIND ID Jadi Mayoritas di Vale Indonesia, Block Voting Vale Canada dan Sumitomo Batal

26 Februari 2024

MIND ID Jadi Mayoritas di Vale Indonesia, Block Voting Vale Canada dan Sumitomo Batal

MIND ID mengkonfirmasi perjanjian block voting VCL dan SMM dibatalkan, seiring dengan pelepasan saham 14 persen saham Vale Indonesia hari ini.

Baca Selengkapnya

Tebus 14 Persen Saham Vale Indonesia, MIND ID Rogoh US$ 300 Juta, Ada Buat Right Issue

26 Februari 2024

Tebus 14 Persen Saham Vale Indonesia, MIND ID Rogoh US$ 300 Juta, Ada Buat Right Issue

MIND ID mengeluarkan uang hingga US$ 300 juta untuk mendapatkan 14 persen saham Vale Indonesia. Dengan demikian porsi MIND ID jadi 34 persen.

Baca Selengkapnya

Divestasi Saham Vale Indonesia Rampung, Harga Rp 3.050 Per Saham

26 Februari 2024

Divestasi Saham Vale Indonesia Rampung, Harga Rp 3.050 Per Saham

Divestasi Vale Indonesia sah terlaksana. MIND ID menebus saham di harga Rp 3050 per saham. MIND ID jadi pemegang saham mayoritas.

Baca Selengkapnya

Disebut Sepakat Divestasi Rp 3.000 Per Saham, Vale Indonesia: Belum Ada Perjanjian soal Harga

22 Februari 2024

Disebut Sepakat Divestasi Rp 3.000 Per Saham, Vale Indonesia: Belum Ada Perjanjian soal Harga

Vale Indonesia angkat bicara soal divestasi sahamnya ke MIND ID yang disebut telah disepakati harganya di Rp 3.000 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Divestasi Saham Vale Disebut Beres Pekan Depan, Erick Janji Kebut Hilirisasi

20 Februari 2024

Divestasi Saham Vale Disebut Beres Pekan Depan, Erick Janji Kebut Hilirisasi

Erick Thohir menyebut divestasi saham saham Vale merupakan momentum yang sangat baik untuk mendorong hilirisasi nikel.

Baca Selengkapnya

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

8 Februari 2024

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung

Baca Selengkapnya

Negosiasi Divestasi Saham Vale Masih Alot, Sampai Kapan?

20 Desember 2023

Negosiasi Divestasi Saham Vale Masih Alot, Sampai Kapan?

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan target rampungnya divestasi saham Vale Indonesia sebesar 14 persen ke MIND ID.

Baca Selengkapnya

Negosiasi Divestasi Saham Vale Alot, Ini Ancaman Erick Thohir

13 Desember 2023

Negosiasi Divestasi Saham Vale Alot, Ini Ancaman Erick Thohir

Negosiasi divestasi saham Vale sebesar 14 persen ke MIND ID belum menemukan titik temu soal valuasi harga. Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal ini.

Baca Selengkapnya

Soal Divestasi Saham Vale, Erick Thohir: Valuasinya Ketinggian

23 November 2023

Soal Divestasi Saham Vale, Erick Thohir: Valuasinya Ketinggian

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal kendala divestasi saham Vale.

Baca Selengkapnya

Cerita Luhut Sakit dan Tawaran Pemulihan dari Menlu Singapura

11 Oktober 2023

Cerita Luhut Sakit dan Tawaran Pemulihan dari Menlu Singapura

Cerita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sakit hingga mendapat tawaran pemulihan dari Menlu Singapura.

Baca Selengkapnya