Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Mandiri Investment Forum 2017 di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan jilid XV masih belum rampung. Ia berharap aturan tersebut bisa terbit pekan depan.
Paket kebijakan untuk menekan biaya logistik itu dijadwalkan terbit di awal tahun. Namun Darmin mengatakan beberapa peraturan terkait masih belum selesai. "Ada sekitar 16 sampai 17 aturan yang belum selesai," kata Darmin di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis, 23 Maret 2017.
Darmin enggan meluncurkan paket baru jika seluruh aturan belum rampung. "Saya tidak mau kalau belum selesai semuanya," katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan paket kebijakan tentang logistik itu berfokus untuk menekan biaya logistik. Salah satunya dengan mengatur elemen penyedia jasa logistik, infrastruktur, dan pusat distribusi.
Menurut dia, kebijakan dibuat karena melihat biaya logistik yang tinggi di Indonesia. Selain itu, kinerja pelabuhan masih belum optimal, termasuk soal dwelling time (lama waktu tunggu di pelabuhan). "Kami akan mempercepat itu," katanya.
Dalam rancangan paket terbaru ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya. Lukita mengatakan turunan dari paket kebijakan tersebut akan dirumuskan dalam Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri terkait untuk memperkuat dan memudahkan implementasi.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
4 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
