TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memastikan bank-bank milik negara boleh memotong piutang (hair cut) bermasalah. Syaratnya, pemotongan piutang harus dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). "Jika tidak ada unsur korupsi dan moral hazard, opsi pemotongan piutang tidak jadi masalah," kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto di Jakarta pekan lalu.Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu menambahkan, pemerintah khawatir akan ada moral hazard (kondisi yang berkaitan dengan sifat, pembawaan, dan karakter manusia yang dapat menambah kerugian) di kalangan pengelola bank-bank pelat merah apabila pemotongan piutang yang mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap dilaksanakan.Menurut dia, pemerintah akan segera membentuk komisi pengawas (oversight committee) untuk memastikan tidak ada moral hazard dalam proses penghapusan piutang.Bank-bank pemerintah kini bersiap-siap menyelesaikan piutang-piutang seret (NPL) dengan cara memotong piutang (hair cut) atau memisahkan asetnya setelah pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.Permasalahannya, Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksaan Keuangan menilai pemisahan aset dan pemotongan piutang bisa merugikan negara dan tetap bisa dianggap sebagai tindakan korupsi. Di sisi lain, bank-bank pemerintah juga belum bebas memotong piutang bermasalah karena masih menunggu petunjuk teknis berupa peraturan Menteri Keuangan.Sugiharto berharap revisi aturan penghapusan piutang kredit seret perbankan segera turun akhir tahun ini. Sebab, kredit seret bank pemerintah sudah terlalu tinggi, sehingga menyebabkan bank sulit bergerak. Dampak lainnya, kinerja perekonomian turut melambat.Bank-bank pemerintah merupakan penyumbang terbesar kredit seret industri perbankan nasional, sekitar 72 persen atau Rp 40,6 triliun. Kredit seret PT Bank Mandiri Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. paling tinggi di antara bank milik negara lainnya. Sampai paruh pertama 2006, kredit macet Bank Mandiri mencapai 26,2 persen (Rp 26,4 triliun). Kredit seret BNI sebesar 16,58 persen (Rp 10,58 triliun).Ketua BPK Anwar Nasution memahami upaya pemerintah mengizinkan bank-bank BUMN memotong piutang seret. Dia juga sepakat kredit bermasalah di Bank Mandiri dan Bank BNI sudah sangat serius. "Kami juga mengerti Bank Mandiri dan BNI bisa bangkrut karena pemerintah tidak sanggup menambah modal bank lagi," ujarnya.Anwar mengatakan bank-bank pemerintah memang bisa saja memotong piutang seret. "Syaratnya, (pemotongan) itu tidak melanggar asas transparansi dan akuntabilitas," katanya.Anggota Pembina Utama BPK, Baharuddin Aritonang, menyatakan BPK akan tetap mengaudit bank-bank milik pemerintah. "Besar atau kecilnya uang yang dipisahkan di BUMN tetap uang negara. Karena itu, kami tetap akan melakukan audit," katanya. l SOFIAN | MARLINA | AGUS SURPIYANTO