TEMPO.CO, Jakarta -Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas siang ini pukul 13.00 WIB mendatangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tony datang mengenakan setelan jas warna abu dengan kemeja dalam warna biru muda tanpa mengenakan dasi. Tak berapa lama kemudian, sekitar 15 menit kemudian Direktur Eksekutif Freeport Clementino Lamury datang menyusul. Ia mengenakan batik motif cokelat.
Dua orang penting dari PT Freeport Indonesia itu dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Sayangnya, keduanya masih enggan menjelaskan detail yang akan dibahas bersama Kementerian ESDM.
"Nanti saja sesudah pertemuan. Saya belum bisa ngomong," ucap Tony Wenas kepada wartawan di Kementerian ESDM, Selasa, 14 Maret 2017.
Hingga berita ini diturunkan, keduanya masih menunggu di lobby Kementerian, untuk menuju lantai 3 Kementerian ESDM.
Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga diperkirakan akan membahas kasus Freeport. Pembahasan diselipkan dalam agenda kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence ke Indonesia. “Ada dua isu yang akan dibahas yaitu masalah terorisme dan Freeport,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Maret 2017.
Baca: Freeport Beri Waktu 120 Hari pada Pemerintah Jokowi
Ihwal kasus Freeport, pemerintah kata Hikmahanto perlu menyampaikan kepada Pence bahwa saat ini Indonesia tengah memberikan jalan keluar dengan memberikan opsi. “Pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport,” ujarnya.
Opsi yang diberikan yaitu apakah tetap memegang Kontrak Karya namun harus memurnikannya di Indonesia atau berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan tetap melakukan ekspor.
Baca: Freeport Ultimatum Jokowi soal Kontrak, Ini Alasannya
Hikmahanto menambahkan Amerika Serikat seharusnya juga tidak menekan pemerintah Indonesia, karena bersifat demokratis. Terlebih, pemerintah Indonesia juga harus mendengar suara rakyat. Sehingga, Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia saat ini dan harus tunduk dengan tekanan dari pemerintah AS.
Dia menambahkan tidak akan ada jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang akan lebih bersahabat terhadap Freeport. Hikmahanto berujar dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan arogansi pemerintah AS dan Freeport untuk mendulang suara. “Janji pun akan ditunaikan saat mereka mendapatkan kekuasaan,” ujarnya.
DESTRIANITA | GHOIDA RAHMAH
Berita terkait
Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba
2 hari lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.
Baca SelengkapnyaRiwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI
18 hari lalu
Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi
34 hari lalu
Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.
Baca SelengkapnyaFreeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023
3 Desember 2023
Hingga November tahun ini, PT Freeport Indonesia telah memproduksi 1,6 miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas .
Baca SelengkapnyaFreeport Rogoh USD 370 Juta untuk Tutup Tambang Tembagapura pada 2041, Untuk Apa?
2 Desember 2023
Freeport menyiapkan dana sebesar 370 juta dolar AS untuk menutup tambang di Tembagapura.
Baca SelengkapnyaSejarah Konsesi Tambang PT Freeport Indonesia yang Kembali Diperpanjang hingga 2061
19 November 2023
Izin operasi tambang perusahaan Freeport Indonesia kembali diperpanjang hingga 2061. Begini awal mula konsesi tambang tembaga dan emas di Papua ini.
Baca SelengkapnyaKemendag Targetkan Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Rampung Pekan Ini
6 Juli 2023
Kemendag buka suara soal perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Baca SelengkapnyaRI Minta Tambahan Saham 10 Persen, Begini Kata Luhut dan Bos Freeport
31 Mei 2023
Menko Luhut Binsar Pandjaitan dan Bos Freeport Indonesia Tony Wenas buka suara tentang tambahan kepemilikan saham 10 persen.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
Baca Selengkapnya