Pekerja menyelesaikan pembangunan konstruksi proyek kereta api ringan LRT rute Cibubur-Cawang di Jakarta Timur, 18 Desember 2016. Jalur transportasi massal ini ditargetkan selesai pada 2018. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan akan memasukkan subsidi tarif proyek kereta ringan atau light rail transit Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam anggaran pelayanan kebutuhan publik. "Masuk PSO di APBN 2019. Subsidi tarif kan harus nunggu jalan dulu," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017.
Askolani menjelaskan, berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, subsidi tarif LRT sebesar Rp 10 ribu per penumpang. "Jumlah penumpang sementara di bawah 200 ribu," ucapnya.
Namun, menurut Askolani, penerapan satuan subsidi akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan proyek LRT ke depan. "Saya lupa satuannya per tahun atau per hari. Nanti semakin banyak yang pakai subsidi akan pelan-pelan dikurangi."
Askolani menuturkan subsidi tarif yang diberikan pada awal pelayanan LRT dimaksudkan untuk mendorong dan menarik minat masyarakat menggunakannya. "Cuma untuk tahap awal, supaya masyarakat bisa memanfaatkan itu dan di-support untuk itu," tuturnya.
Askolani mengatakan pemerintah berusaha mengoptimalkan pembiayaan yang dapat mewujudkan tujuan efisiensi ekonomi melalui sarana dan sistem transportasi LRT. "Jadi dikombinasikan, supaya itu bisa jalan dan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk transportasi ke depan. Intinya ke sana."
Perkembangan fisik pembangunan prasarana kereta ringan LRT Palembang terhitung 31 Januari 2017 sudah mencapai 35 persen. Sedangkan perkembangan pembangunan LRT Jabodetabek mencapai 12 persen.
Untuk lintas Cawang-Cibubur mencapai 19,18 persen, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21 persen, dan lintas Cawang-Bekasi Timur 6,95 persen.
