TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kredit Saudi Fund for Development senilai US$ 1 miliar (Rp 13,3 triliun) yang ditawarkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam lawatannya ke Indonesia tidak akan cair dalam waktu dekat. Bambang becermin pada kredit serupa beberapa waktu lalu yang ternyata dikucurkan bersama dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). “Proses administrasinya panjang karena mereka memastikan dana itu tersalurkan sesuai dengan tujuannya,” kata dia kepada Tempo, Jumat 3 Maret 2017.

Menurut Bambang, skema pembiayaan bersama lembaga multilateral seperti IDB kerap digunakan negara kreditur lantaran tak semua negara memiliki kemampuan penyaluran kredit yang mumpuni. Meski begitu, dia menegaskan, komitmen kredit ini merupakan pertanda baik bagi Indonesia, mengingat selama ini dana dari Timur Tengah cuma menyasar negara maju yang menawarkan imbal hasil tinggi.

Baca: Lawatan Raja Salman, RI dan Arab Angkat Citra Islam Moderat

Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas, Basah Hernowo, juga mengatakan tak mudah mendapatkan pinjaman bilateral dan multilateral dari Timur Tengah. Selain adanya keterbatasan dana, para kreditur itu memiliki kriteria khusus. "Dana baru cair saat semua persiapan proyek sudah tersedia," ujarnya.

Nilai bunga dan jangka waktu kredit, kata Basah, relatif bersaing dengan negara donor lain. Ciri lainnya, negara-negara Timur Tengah dan IDB lebih suka mendanai proyek-proyek sosial serta pendidikan agama. "Tapi tetap menguntungkan karena kita bisa menarik perhatian mereka ketimbang negara lain yang juga membutuhkannya.”

Dalam sidang tahunan 2016, IDB berkomitmen menyalurkan dana US$ 20 miliar hingga 2020. Lembaga itu membidik tiga proyek, yakni perbaikan kawasan kumuh, pengembangan universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam, serta pengembangan jaringan listrik.

Rabu lalu, ada 11 kementerian dan lembaga negara yang menyepakati kerja sama bilateral dengan Arab Saudi. Merujuk pada Blue Book (daftar proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri) pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah yang memiliki rencana pendanaan dari luar negeri.

Baca: RI Dorong Arab Saudi Segera Bayar Santunan Para Korban Crane

Kamis lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari seluruh dana Saudi Fund for Development, sebanyak US$ 750 juta digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Sisanya akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan ekspor Arab Saudi ke Indonesia. “Rambu-rambunya masih sangat umum," kata Sri.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perlu ada promosi untuk menjaring pinjaman dan investasi asing. Dia tak menampik anggapan bahwa kurangnya akses dan data mengenai kondisi ekonomi menghambat upaya promosi oleh para diplomat. Adapun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan akan memberi ringkasan kondisi perekonomian kepada diplomat Indonesia di seluruh dunia. Informasi ini, kata Agus, antara lain berisi neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan utang luar negeri. "Jadi, para diplomat akan percaya diri saat presentasi di luar negeri," kata Agus, Jumat 3 Maret 2017.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | ANDI IBNU