Jakarta -- Kementerian Pariwisata dan Bank Dunia berencana menandatangani kerja sama pengembangan pariwisata pada Juni 2017 sebagai bentuk komitmen lembaga tersebut untuk mengembangkan tiga destinasi utama di Indonesia.
"Bank Dunia tetap komitmen untuk memberikan pinjaman sebesar 200 juta dolar AS dan penandatanganan kontrak akan kita lakukan pada Juni serta efektifnya pada Juli mendatang," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, Jumat, 3 Maret 2019.
Menteri Arief menyatakan hal tersebut usai rapat koordinasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri lainnya di Kantor Wapres.
Lebih lanjut dia mengatakan, bantuan pendanaan dari Bank Dunia tersebut untuk mengembangkan pariwisata di tiga destinasi yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur Di Jawa Tengah dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: Menpar berupaya percepat pengembangan 10 destinasi prioritas
Dana tersebut nantinya untuk pembangunan infrastruktur, misalnya, jalan pelebaran jalan, pembangunan daerah aliran sungai dan pembangunan bandara.
Pemerintah memprioritaskan pengembangan tiga destinasi wisata baru untuk mencapai target 20 juta wisatawan sampai 2019.
Dari 10 destinasi wisata utama yang akan dikembangkan, baru tiga yang diprioritaskan dan pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan serta selera pasar asing.
Menko Perekonomian Darmin Nasution yang turut dalam rapat tersebut mengatakan yang dibahas selain destinasi utama juga komitmen Bank Dunia memang membantu mengembangkan tiga atau empat destinasi.
"Yang kita bicarakan ada hasil studi yang dibuat untuk mempelaari sebagai destinasi apa saja yang harus dibenahi di keempat atau ketiga daerah itu," tutur Ddarmin.
Selain itu, juga membicarakan infratsrukturnya apa saja yang siap dibangun dan apa saja yang masih harus dibuat studinya dan sebagainya, tambah Darmin.
ANTARA
Berita terkait
Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah
22 Oktober 2022
Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.
Baca SelengkapnyaMenimbang Modernisasi Alutsista TNI Dengan Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun
30 Mei 2021
Pemerintah tengah merancang Perpres modernisasi alutsista untuk jangka panjang hingga waktu 25 tahun. Total anggaran mencapai Rp 1.773 triliun.
Baca SelengkapnyaMengintip Anggaran Alutsista TNI 10 Tahun Terakhir
30 Mei 2021
Kementerian Pertahanan mengklaim Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau. Pengadaan alutsista TNI bisa didapat lewat pinjaman asing.
Baca SelengkapnyaBeredar Draf Perpres Pengadaan Alutsista, Total Anggaran Disebut Rp1.773 T
30 Mei 2021
Saat dikonfirmasi, Kemenhan enggan memastikan kebenaran besaran kebutuhan anggaran alutsista bagi TNI di draft Perpres yang beredar.
Baca SelengkapnyaPengadaan Alutsista, Kemenhan dapat Pinjaman Asing Sampai Rp 100 T
30 Mei 2021
Kemenhan mengatakan sumber dana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sedang dibahas berasal dari pinjaman luar negeri.
Baca SelengkapnyaKemenhan Pastikan Perpres Pengadaan Alutsista Sudah Libatkan 3 Matra TNI
30 Mei 2021
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan membantah bila penyusunan Perpres alutsista tak melibatkan TNI sebagai pengguna.
Baca SelengkapnyaKemenhan Sebut Presiden Jokowi Sudah Setuju Perpres Pengadaan Alutsista
29 Mei 2021
Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah setuju Perpres pengadaan alutsista dengan skema anggaran pinjaman luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeri Pinjaman 7 Triliun Rupiah, Ini Harapan Jepang Dari Indonesia
21 Oktober 2020
Kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga tidak hanya membahas kerjasama saja, namun juga soal pemberian pinjaman ke Indonesia senilai 50 Miliar Yen.
Baca SelengkapnyaSokong Pertumbuhan Industri Kreatif, Ini Strategi Kemenparekraf
20 November 2019
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan tiga strategi untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif.
Baca SelengkapnyaWishnutama Janji Cegah Konflik Kepentingan Hary Tanoe di Tender
7 November 2019
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama berjanji akan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam tender di kementeriannya.
Baca Selengkapnya