TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Prancis menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pembangunan kota hijau. Nota tersebut ditandatangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Perumahan dan Perumahan Berkelanjutan Prancis: dan Kementerian Lingkungan, Energi, dan Maritim Prancis.

"Kerja sama meliputi bidang air minum, air limbah, dan kota hijau yang telah diinisiasi untuk sembilan kota di Indonesia," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Maret 2017.

Baca: Menteri Basuki Ingin Pemda Tambah Ruang Terbuka Hijau

Basuki menuturkan sembilan kota itu, yakni Semarang, Wonosobo, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Mataram, Purbalingga, Jombang, dan Singkawang. Dari sembilan kota tersebut, tiga di antaranya merupakan prioritas untuk pilot project ecodistrict yang diawali implementasinya pada 2017. Yakni kawasan Banjir Kanal Barat Kota Semarang, kawasan Gajah Wong Kota Yogyakarta, dan kawasan pusat kota di Kabupaten Wonosobo.

Adapun untuk pendanaan program ecodistrict berasal dari pinjaman pemerintah Prancis sebesar US$ 61 juta dan APBN US$ 23,6 juta. Anggaran itu untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi, pekerjaan fisik konstruksi bagi ketiga kabupaten atau kota, dan bantuan teknis.

Sedangkan kerja sama di bidang air minum meliputi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Benteng Kobema Provinsi Bengkulu, SPAM Jatigede Provinsi Jawa Barat, dan SPAM Durolis (Dumai, Rohil, Bengkalis) Provinsi Bengkulu yang ditargetkan dimulai pada 2018. Untuk air limbah, sudah dimulai review dari desain pengelolaan air limbah Kota Bogor sejak 2015 dan ditargetkan pembangunannya bisa dimulai pada 2018.

Simak: Sebagian Seksi 2 Jalan Tol Cisumdawu Beres Sebelum Lebaran

Sebelumnya, Menteri Basuki dan Duta Besar Prancis Corrine Breuze menandatangani Letter of Intent mengenai pembangunan perkotaan berkelanjutan pada 11 Desember 2014 di Bali. Kerja sama bilateral antara Indonesia-Prancis di bidang infrastruktur sudah terjalin lama di antaranya rehabilitasi sistem primer dan sekunder drainase di Banda Aceh sepanjang 150 kilometer, termasuk pengadaan stasiun pompa dam pembuatan kolam penampungan.

DIKO OKTARA