Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir dan politisi PDI Perjuangan Arif Budimanta (kanan) saat dilantik menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 20 Januari 2016. KEIN akan memberikan masukan terkait isu-isu ekonomi kepada Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) melakukan kunjungan ke Provinsi Aceh untuk membahas merosotnya pertumbuhan ekonomi yang kini sedang dialami provinsi tersebut. KEIN akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo mengenai langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Aceh.
”Ada daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional, termasuk Aceh,” kata Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta saat menggelar Focus Group Discussion di Hotel Hermes, Banda Aceh, Selasa, 28 Februari 2017.
Presiden Jokowi meminta rekomendasi KEIN agar semua daerah mengalami pertumbuhan minimal 5,3 persen atau setara dengan rata-rata ekonomi nasional. Arif mengatakan Aceh mengalami ketidakstabilan ekonomi sejak 2011 hingga saat ini. Puncaknya, pada 2015 pertumbuhan ekonomi Aceh justru minus 0,72 persen. Ekonomi Aceh juga tidak stabil dan mengalami kontraksi yang cukup signifikan.
Menurut Arif, perekonomian Aceh ditopang sektor pertanian dengan capaian 29,4 persen dari pendapatan Aceh sepanjang tahun. Ada penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini diduga menjadi penyebab anjloknya ekonomi Aceh.
KEIN akan melihat ada-tidaknya deindustrialisasi di Aceh. Sebab, industrialisasi penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan smelter hasil pertambangan, perikanan, dan pertanian. Justru Aceh mengalami tren peningkatan impor barang-barang konsumtif. Serapan tenaga kerja di industri pengolahan juga sangat terbatas dan mengakibatkan adanya 171 ribu orang menganggur.
Menurut Arif, pihaknya akan memberi rekomendasi ke presiden untuk melakukan percepatan pembangunan. Dia menyatakan ada sejumlah sektor yang bisa digenjot di Aceh, di antaranya pembangunan industri pertanian, perikanan, komoditas ekspor anorganik, dan agrowisata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Azhari mengatakan APBD di Aceh memang tak berdampak signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan daerah. APBD Aceh yang digodok tahun ini hanya Rp 14,7 triliun. Di Aceh, ada 23 kabupaten yang memiliki anggaran Rp 800-900 miliar per tahun.
”Kami berharap isu kebijakan fiskal nasional dapat diterapkan di Aceh,” ucapnya. Azhari mengakui adanya penurunan ekonomi daerah. Sebab, industri pertanian, perikanan, dan perkebunan masih rendah.
