Kementerian Keuangan Kaji Penawaran Saham Aramco  

Reporter

Senin, 27 Februari 2017 15:56 WIB

Raja Arab Saudi, Salman. Kayhan Ozer/Press Presidency Press Service via AP, Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan mengatakan pemerintah belum memastikan pembelian saham perusahaan Saudi Aramco milik Arab Saudi. Saham perdana tersebut akan ditawarkan secara terbuka ke publik (initial public offering) saat Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017.

"Belum disiapkan. Tapi ada kerja sama kayaknya. Kerja sama perdagangan, untuk ekspor produk kita ke dia," ucap Scenaider di kantornya, Senin, 27 Februari 2017.

Baca Juga: Raja Arab Datang, Luhut Ingin Kerja Sama Keamanan Laut

Sebelumnya, Arab Saudi menyatakan akan melepas 5 persen saham Saudi Aramco kepada publik. Dalam wawancara dengan CNBC News, Raja Salman menyebut nilai saham Saudi Aramco mencapai US$ 2 triliun. Artinya, saham yang dilepas sekitar US$ 100 miliar atau Rp 1.383 triliun. Penjualan ini akan mengalahkan rekor IPO terbesar Alibaba Group Holding Ltd, yang mengumpulkan US$ 25 miliar saat penawaran perdana.

Raja Salman juga gencar menawarkan bank-bank di Asia untuk berinvestasi di Arab Saudi. Salman berupaya melakukan diversifikasi industri nonminyak untuk mengurangi ketergantungan negara tersebut pada pendapatan minyak.

Salman telah membuat kerja sama pengembangan teknologi dengan SoftBank asal Jepang. Menurut Scenaider, upaya diversifikasi Arab Saudi akan berlangsung dalam jangka panjang dan membutuhkan investasi besar.

Simak: Sambut Raja Salman, Pemerintah Siapkan Tim Kebersihan Pantai

Di sisi lain, Arab Saudi menguasai sekitar 40 persen global sukuk Indonesia. Kementerian Keuangan akan mengkaji kembali alokasi emisi sukuk jika penawaran saham Arab menekan pembelian surat utang tersebut. "Kalau nanti permintaan mereka berkurang, ya kurangi saja global sukuk kita. Realistis. Nanti kami alokasikan mungkin naikkan ke yen (samurai bond), euro, atau dolar," ujar Scenaider.

Pemerintah juga akan menyasar investor lain selain negara-negara di Timur Tengah. "Kalau Timur Tengah, dengan turunnya harga minyak, dia akan menyesuaikan, karena penerimaannya dari minyak. Jadi shifting ini sekarang ke negara-negara kaya sana, yang pendapatan per kapitanya tinggi," tutur Scenaider.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, selain menawarkan saham, Aramco akan berinvestasi di Indonesia dengan nilai sekitar US$ 10 miliar. Perusahaan tersebut akan membangun kilang sekaligus storage dan jalur distribusi di Indonesia. "Selain itu, kami juga meminta pembebasan pajak berganda yang akhirnya disetujui kedua pihak yang nanti akan disiapkan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian,” kata Prammono.

Baca: BNI Siapkan Ekspansi ke Malaysia Bersama Himbara

Pemerintah meneken lima kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi. Pertama adalah promosi seni dan warisan budaya. Kedua adalah pertukaran ahli, termasuk kesehatan haji dan umrah. Ketiga adalah promosi Islam moderat melalui dakwah dan pertukaran ulama. Keempat, meningkatkan frekuensi penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Terakhir, pemberantasan kejahatan, terutama penanggulangan kejahatan lintas batas.

PUTRI ADITYOWATI | DIKO OKTARA




Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

23 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

34 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

43 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

46 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

50 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

52 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

53 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya