Punya 133 Kantor, Aset Kospin Jasa Tembus Rp 7 Triliun

Reporter

Minggu, 26 Februari 2017 15:41 WIB

(kiri-kanan) Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Pengusaha Chairul Tanjung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menghadiri rapat koordinasi Badan Layanan Umum (BLU) 2016 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Jakarta, 22 November 2016. Total pendapatan instansi pemerintah diproyeksikan akan mencapai Rp 73 triliun pada 2019. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa hingga Februari 2017 telah mencatatkan kepemilikan aset hingga lebih dari Rp 7 triliun, dengan total 133 kantor cabang di daerah. Ketua Umum Kospin Jasa, Andy Arslan Djunaid mengatakan pertumbuhan itu disebabkan oleh strategi yang telah diterapkan.


Baca : Koperasi Simpan Pinjaman Jasa Siap Salurkan KUR Maret 2017


“Salah satunya melalui pendekatan rutin terhadap media sehingga anggota percaya, yakin, dan mengerti sejauh mana kami sudah berkiprah,” kata dia, dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 Februari 2017.

Andy mengatakan pinjaman Kospin Jasa yang telah disalurkan mencapai Rp 584 miliar, dengan jumlah tabungan safari secara nasional mencapai Rp 210 miliar. Menurut Andi, Bali menjadi salah satu daerah yang turut menyumbang pertumbuhan pinjaman. Namun, menurut Andi, gairah menabung di Bali masih rendah.


Baca: Aplikasi CashCoop Gratis Khusus Koperasi Diluncurkan

“Kita perlu tingkatkan, karena untuk program pembiayaan sudah bagus, tapi semangat menabung di Kospin Jasa perlu ditingkatkan,” katanya lagi. Andy menuturkan keberadaan Kospin Jasa membantu pengembangan gerakan koperasi dan sektor riil di masyarakat, melalui peningkatan dan perluasan akses permodalan kepada anggota dan masyarakat sekitar.

Kospin Jasa baru-baru ini pun meresmikan kantor cabang di Jalan Teuku Umar, Denpasar, Bali. “Kami mengharapkan cabang baru ini dapat bermanfaat untuk perekonomian Bali,” ujarnya. Selain itu, Kospin Jasa juga diharapkan mampu membantu pertumbuhan wirausaha baru yang unggul, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas usaha mikro.

Sementara itu, Kospin Jasa resmi menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR)untuk pelaku UMKM mulai Maret 2017. Pemerintah membutuhkan waktu tiga bulan untuk menyiapkan Kospin Jasa sebagai penyalur KUR, dan kini tengat menunggu penyelesaian Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Sehingga Kospin Jasa ditargetkan resmi menyalurkan KUR pada bulan depan

GHOIDA RAHMAH

Advertising
Advertising

Berita terkait

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

6 hari lalu

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

LPDB-KUMKM merupakan mitra terbaik bagi koperasi dan UMKM Kota Ternate

Baca Selengkapnya

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

7 hari lalu

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.

Baca Selengkapnya

Keripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI

15 hari lalu

Keripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI

Strategi yang dilakukan ada di peningkatan pelayanan, mempertahankan kualitas produk, dan juga melakukan inovasi

Baca Selengkapnya

Jadi Nasabah KUR BRI Sejak Tahun 2000, Sate Klathak Pak Pong Ramai Diminati

15 hari lalu

Jadi Nasabah KUR BRI Sejak Tahun 2000, Sate Klathak Pak Pong Ramai Diminati

Di akhir pekan dan di hari libur panjang dapat menyembelih 40-50 ekor kambing sehari dengan omzet sekitar Rp35-50 juta per bulan.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

30 hari lalu

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.

Baca Selengkapnya

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

42 hari lalu

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

42 hari lalu

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

8 Februari 2024

Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.

Baca Selengkapnya

Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

8 Februari 2024

Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.

Baca Selengkapnya

Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

7 Februari 2024

Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran BUMN yang belakangan ramai dibicarakan.

Baca Selengkapnya