TEMPO.CO, Samarinda - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama perwakilan Bank Dunia bertemu Pemerintah Kota Samarinda membahas program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kantor Balai Kota Pemkot Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 21 Februari 2017.

Samarinda merupakan kota pertama yang akan mendapatkan bantuan implementasi program Kotaku Kementerian Pekerjaan Umum. "Kami mendukung agar target Samarinda menjadi kota tanpa kumuh terwujud," kata Arif Widodo Adi, yang mewakili Dirjen Pengembangan Permukiman, di Samarinda, Selasa.

Baca: Kementerian PUPR Tinjau Tiga Ruas Jalan Trans-Papua

Arif menjelaskan, target program Kotaku ialah mewujudkan 100 persen ketersediaan air bersih, 0 persen kawasan kumuh, serta 100 persen dukungan sanitasi dan infrastruktur pendukung. "Bantuan yang kami berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pemerintah daerah. Misal perbaikan jalan, termasuk juga relokasi rumah dari kawasan perkumuhan yang ada di sekitar sungai," ujar Arif.

Dari 53 kelurahan Kota Samarinda yang masuk catatan Ditjen Bangkim Kementerian Pekerjaan Umum, 10 kelurahan akan dijadikan prioritas awal pengerjaan. Bentuk dukungan juga akan disesuaikan dengan kesiapan Pemkot Samarinda. "Yang menjadi bahan pertimbangan kami memberikan bantuan ialah melihat PAD (pendapatan asli daerah), kesiapan, dan tentunya tergantung besaran APBN kita," ucap Arif.

Baca: Menteri Basuki: Proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono Terganjal Lahan

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menegaskan, program Kota memang telah dimulai sejak 2016. "Dimulai dari Palaran dan sekarang kawasan Temindung," katanya.

Dari sembilan titik kawasan kumuh di Samarinda, yang paling menjadi perhatian ialah rumah-rumah yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus, anak Sungai Mahakam. "Yang menjadi prioritas kawasan kumuh di kawasan sungai. Untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan rencana, kami akan bersinergi dengan pemprov dan tentunya pemerintah pusat," ujar Jaang.

Program Kotaku yang akan didanai APBN ini ternyata berasal dari pinjaman Bank Dunia yang mendukung program menghapus kemiskinan dan kesenjangan sosial. Safeguard Specialist World Bank Firza Sasmita Wijaya, yang turut berkunjung ke Samarinda, berharap program yang dijalankan pemerintah tepat sasaran.

"Kami ingin melihat dan memastikan semua aspek, dari aspek lingkungan, sosial, sampai pengelolaan keuangan yang memenuhi standar, termasuk aspek anti-korupsinya," kata Firza.

Secara teknis pendanaan, Bank Dunia akan memberikan pinjaman ke Kementerian Keuangan, lalu mengalokasikan anggaran untuk program Kotaku Kementerian Pekerjaan Umum sebesar US$ 250 juta. "Kami bekerja sama dengan Asian Investment Infrastructure Bank. Itu (US$ 250 juta) skala nasional. Untuk Samarinda, kami kurang tahu persisnya," kata Firza.

FIRMAN HIDAYAT