TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku belum digarap secara maksimal.
"Secara sektoral pertumbuhan Maluku didukung sektor pertanian, perdagangan dan eceran, artinya sektor keluatan dan perikanan perlu digarap lagi secara maksimal," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritasdi Provinsi Maluku di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, (21 Februari 2017).
Presiden meyakini bahwa Maluku sebagai provinsi kepulauan, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah tersebut.
"Selama 2 tahun terakhir Provinsi Maluku berada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Terakhir 2016 di atas rata-rata pertumbuhan nasional," ungkapnya.
Secara struktur, pertumbuhan Provinsi Maluku masih ditopang oleh konsumsi, baik pengeluaran rumah tangga maupun pemerintah, sedangkan secara sektoral didukung sektor pertanian, perdagangan dan eceran.
Untuk itu, kata Presiden, sektor kelauatan dan perikanan lebih digarap secara maksimal, terutama untuk pengembangan industri penglohan perikanan.
Sementara untuk Migas, seperti Blok Masela dan sekitarnya, Presiden meminta perlu diikuti penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi pengembangan daerah.
"Untuk itu betul-betul disiapkan pelatihan dan pendidikan vokasional yang sesuai dengan pengembangan potensi daerah agar Provinsi Maluku semakin banyak memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompetitif," katanya.
Presiden mengatakan Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan, sehingga miliki tantangan khusus atau berbeda dengan provinsi yang sebagaian besar wilayahnya daratan.
"Tantangan utama adalah soal konektivas, baik konektivitas menghubungkan wilayah dalam satu pulau maupun konektivitas dari pulau ke pulau yang lain maupun konektivitas dengan provinsi lainnya," katanya.
Untuk itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan fokus menyelesaikan konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, pelabuhan hingga bandara.
"Saya yakin dengan semakin tersambungnya antar wilayah di Maluku bukan hanya memudahkan mobilitas perpindahan orang dan barang tapi juga menurunkan biaya logistik dan juga mampu menggerakan perekonomian di daerah di Maluku jauh lebih merata," katanya.
Dalam ratas ini, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri Kabinet kerja, diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Budaya Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung serta Gubernur Maluku Said Assagaf.
ANTARA
Berita terkait
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera
25 Februari 2024
Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim
27 Januari 2024
Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru
11 Januari 2024
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.
Baca SelengkapnyaPencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan
28 November 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut
Baca SelengkapnyaDisentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?
10 November 2023
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.
Baca SelengkapnyaBMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim
30 Oktober 2023
Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan
24 Oktober 2023
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.
Baca SelengkapnyaMengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut
22 Oktober 2023
Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.
Baca SelengkapnyaRI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
20 Juli 2023
Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.
Baca SelengkapnyaSiapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu
23 Juni 2023
Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.
Baca Selengkapnya