Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi NTT Di Atas Rata-Rata

Reporter

Kamis, 16 Februari 2017 18:00 WIB

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas LRT di Kantor Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melanjutkan rapat terbatas terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Utara dengan ratas PSN di Nusa Tenggara Timur. Menurut Jokowi, PSN di NTT patut mendapat perhatian karena NTT mulai mengejar ketertinggalan dalam hal pertumbuhan ekonomi dibandingkan provinsi lainnya.


Baca : Jokowi Ingin Sumatera Utara Jadi Hub Internasional


"Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2014-2016 selalu di atas pertumbuhan nasional. Tahun 2016, NTT tumbuh 5,18 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional kita," ujar Jokowi saat membuka ratas di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.


Jokowi mengatakan, diperlukan kerja keras untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di NTT ke depannya. Terutama, kata ia, diperlukan langkah yang bisa memicu pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat ketimpangan, dan pembukaan lebih banyak lapangan pekerjaan di mana berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Jokowi berkata, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Pertama, penyiapan infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan di NTT.

Menurut data Jokowi, 30 persen Produk Domestik Regional Bruto NTT berasal dari pertanian dan perikanan. Oleh karenanya, hal itu harus menjadi prioritas utama dalam PSN NTT.

"Prioritasnya mulai dari pembangunan bendungan, embung, waduk, sampai pelabuhan. Pembangunan waduk, bendungan, serta saluran irigasi tidak boleh ditunda-tunda karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pengairan lahan pertanian, serta pembangkit lisrik," ujar Jokowi. Salah satu bendungan di NTT yang masuk PSN adalah Bendungan Temef.

Baca :
Penipu Berkedok Investasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Hal kedua yang bisa dilakukan, perbaikan pos lintas batas. Menurut Jokowi pos lintas batas yang ada di NTT sekarang masih kurang. Padahal, hal itu merupakan gerbang terluar Indonesia dan tidak boleh sampai kebobolan oleh pihak Illegal yang berpotensi mempengaruhi kegiatan ekonomi di NTT.

"Pembangunan wilayah-wilayah perbatasan juga harus diperhatikan, termasuk infrastruktur transportasi serta upaya-upaya lain yang menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan warga," ujar Jokowi.

Adapun langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah pariwisata. Jokowi berkata, Labuan bajo, Pulau Komodo, danau Kalimutu, dan yang lain bisa menjadi destinasi wisata utama untuk menggerakkan ekonomi NTT. Namun, hal itu tetap harus didukung infrastruktur yang mumpuni.

"Perlu percepatan pembangunan infrastruktur penunjang seperti bandara, jalan, jembatan dan pelabuhan. Selain itu, diperlukan penyiapan dari sektor promosi, penyiapan sisi SDM yang handal," ujar Presiden Joko Widodo.


ISTMAN MP

Advertising
Advertising

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

7 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

12 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya