TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengusulkan 57 proyek baru untuk dimasukkan ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Proyek tersebut selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Baca : Ini Usulan Proyek Strategis Nasional Baru dari Menhub

Basuki menuturkan, proyek usulan dari kementeriannya terdiri dari 24 proyek jalan tol, 4 proyek air baku, 9 proyek bendungan, serta 20 proyek irigasi dan rawa. "Totalnya kira-kira Rp 300 triliun," kata Basuki di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Menurut Basuki, Kementerian PUPR mengusulkan proyek-proyek jalan tol seperti jalan tol Langsa-Lhokseumawe, jalan tol Rantau Prapat-Kisaran, jalan tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga, jalan tol Lhokseumawe-Sigli, jalan tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi, serta jalan tol Yogyakarta-Bawean.

Baca : Proyek Listrik Mangkrak Terancam Kena Denda

Selain itu, terdapat pula Bendungan Napungete dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur, Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Way Apu di Maluku. Ada juga jaringan irigasi Lhok Guci dan jaringan irigasi Jambo Aye Kanan di Aceh serta jaringan irigasi Lematang di Sumatera Selatan.

Basuki menambahkan, kementeriannya juga mengusulkan proyek jaringan gas bumi, proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat, proyek lapangan gas Jambaran-Tiung Biru di Jawa Timur, serta proyek kawasan industri Dumai di Riau. "Ada juga proyek kereta api Rantau Prapat-Duri-Pekanbaru yang diusulkan ke dalam PSN," tuturnya.

Pemerintah berencana menambah 44 proyek strategis nasional (PSN) yang baru. Nantinya, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN akan direvisi dengan menambahkan proyek-proyek yang baru tersebut.

"Kami akan buatkan perubahan Perpres. Di dalam Perpres yang baru, kami munculkan daftar (PSN) yang baru. Maksimum dua minggu akan kami ajukan (kepada Presiden)," kata Darmin saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Februari 2017.

Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo berujar, terdapat 117 proyek usulan kementerian dan lembaga serta 13 proyek usulan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah. Dari 130 proyek itu, terdapat 78 proyek yang dokumennya lengkap.

Namun, Wahyu menjelaskan, terdapat 44 proyek yang sudah pasti akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo setelah dikaji dengan kriteria-kriteria lain selain adanya rekomendasi menteri. "Tapi dalam rapat berkembang 12 proyek yang berpotensi ditambahkan. Akan dikaji minggu depan karena tadi tidak ada Menko dan Menkeu."

ANGELINA ANJAR SAWITRI