TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (Tax Amnesty) hingga Selasa, 7 Februari 2017, pukul 17.27 WIB, terpantau melampaui Rp 4.355 triliun.

Dari angka tersebut, nilai deklarasi dalam negeri mendominasi peraihan dengan Rp3.199 triliun, sedangkan nilai repatriasi harta mencapai Rp 141 triliun atau sekitar 14,1 persen dari target Rp 1.000 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, nilai pernyataan harta mengalami kenaikan sekitar Rp3 triliun dibandingkan pencapaian Senin, 6 Februari 2017 pukul 17.23 WIB sebesar Rp 4.352 triliun.

Merujuk data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, harta yang dilaporkan itu mayoritas bersumber dari deklarasi harta bersih dalam negeri (73,45%), diikuti deklarasi harta bersih luar negeri (23,31%), dan repatriasi aset dari luar negeri (3,24%).

Berdasarkan angka deklarasi dan repatriasi itu, jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak mencapai Rp 111 triliun, atau sekitar 67,27 persen dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir program pada Maret 2017.

Nilai realisasi tersebut berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran tunggakan pajak, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan.

Komposisi uang tebusan berdasarkan SPH:

-Orang Pribadi Non UMKM: Rp 85,9 triliun
-Badan Non UMKM: Rp 12,5 triliun
-Orang Pribadi UMKM: Rp 5,13 triliun
-Badan UMKM: Rp 362 miliar

Komposisi pernyataan harta

-Deklarasi Dalam Negeri: Rp 3.199 triliun
-Deklarasi Luar Negeri: Rp 1.015 triliun
-Repatriasi: Rp 141 triliun

Pelaksanaan Program Tax Amnesty digelar selama sekitar sembilan bulan sejak 18 Juli hingga 31 Maret 2017 dan terbagi atas tiga periode masing-masing selama tiga bulan.

Selama periode Juli hingga 30 September 2016, tarif tebusan yang berlaku sebesar 2% untuk repatriasi. Pada periode kedua mulai 1 Oktober-31 Desember 2016, tarif repatriasi yang berlaku sebesar 3 persen, sedangkan untuk periode terakhir pada 1 Januari - 31 Maret 2017 berlaku tarif repatriasi sebesar 5 persen.

Tarif tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang hendak melaporkan harta (deklarasi) di dalam negeri. Adapun wajib pajak yang hendak mendeklarasi harta di luar negeri dikenai tarif masing-masing 4 persen, 6 persen dan 10 persen untuk ketiga periode tersebut.

Khusus bagi UMKM, dikenakan tarif seragam mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, yakni 0,5 persen untuk aset di bawah Rp0 miliar dan 2 persen untuk aset di atas Rp 10 miliar.

Sejak awal periode tax amnesty hingga hari ini, telah diterima total 673.008 surat pernyataan. Adapun, jumlah surat pernyataan yang tercatat sepanjang Februari sejumlah 7.904 surat.

Berdasarkan uraian dalam dashboard amnesti pajak hari ini pukul 17.27 WIB, jumlah nilai pernyataan harta yang tercatat sepanjang Februari mencapai Rp 27,29 triliun.

Adapun, dalam komposisi pernyataan harta yang tercatat hari ini, pencapaian nilai deklarasi harta bersih dalam negeri tercatat naik sekitar Rp 2 triliun setelah mencapai Rp 3.197 triliun pada Senin, 6 Februari 2017 pukul 17.23 WIB.

Terkait komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan, kontribusi kenaikan nilai dicatatkan oleh WP (wajib pajak) orang pribadi (OP) UMKM dan badan UMKM dengan total sekitar Rp 21 miliar dibandingkan dengan pencapaian Senin.

Sampai Selasa ini, OP non-UMKM memberikan kontribusi terbesar senilai Rp 85,9 triliun, disusul oleh badan non-UMKM dengan Rp 12,5 triliun.

Pada posisi berikutnya adalah OP UMKM yang memberikan kontribusi senilai Rp 5,13 triliun dengan kenaikan Rp 20 miliar, sedangkan badan UMKM mencatatkan kontribusi senilai Rp362 miliar atau bertambah Rp 1 miliar.

BISNIS