TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku bisnis properti di Jabar memprediksi penjualan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun ini akan tumbuh sebesar 20 persen. Alasannya, kebutuhan rumah untuk segmen tersebut masih luas.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Irfan Firmansyah mengatakan, pelaku bisnis kian antusias setelah melihat adanya keseriusan pemerintah melalui sejumlah perjanjian dengan sejumlah pihak dan industri terkait MBR.

"Tahun ini FLPP bisa bergerak lebih cepat. Sejumlah akad juga sudah terjadi sejak awal tahun. Berbeda dengan tahun lalu yang lebih lambat, baru mulai di bulan ketiga. Sehingga harapannya dengan start lebih awal capaiannya juga lebih baik dibandingkan 2016,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin, 6 Februari 2017.

Menurut Irfan Firmansyah, apabila dibandingkan dengan 2016 secara keseluruhan kinerja sektor properti pada 2017 diprediksi akan lebih menggeliat. Apalagi pada tahun lalu sektor tersebut cenderung stagnan karena terimbas kondisi perekonomian. Meski diakuinya, pelaku properti sempat berharap banyak saat digulirkannya sejumlah kebijakan pemerintah.

Awalnya, para pelaku bisnis perumahan berharap tax amnesty dan sejumlah kebijakan lainnya yang mendukung ikut menggerakan penjualan. Kenyataannya, program tersebut membutuhkan waktu, dana repatriasi juga baru masuk ke perbankan di akhir tahun. "Pada semester I ini kami berharap dana repatriasi tersebut sudah mulai turun sehingga bisa mendorong," ujarnya.

Meski begitu, dirinya perlu realistis dan menganggap semua segmen belum tumbuh. Segmen yang paling kinclong kinerjanya diperkirakan adalah hunian menengah kebawah atau setara dengan harga kurang dari Rp 600 juta.

Kondisi itu tak terlepas dari kondisi daya beli masyarakat yang masih terpengaruh dengan kondisi perekonomian sebelumnya. Ditambah lagi mengacu pada kondisi 2016, hunian untuk segmen menengah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Sebanyak 2.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bandung diketahui belum memiliki hunian. Untuk itu, pemda setempat mengaku telah menyediakan lahan 100 hektare untuk pembangunan perumahan bagi warga yang belum mendapatkan hunian layak tersebut.

Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menemuinya dan meminta disediakan lahan untuk pembangunan perumahan. Pemerintah pusat sendiri memandang, masih tingginya angka backlog telah menjadi alasan pembangunan perumahan yang direncakan bagi kalangan luas itu.

"Utusan Kementerian PU Pera meminta kepada daerah lahan di Cicalengka seluas 100 hektar untuk dibangunkan perumahan dan kami persilahkan bahkan kami mendukung," katanya.

Mengenai masih adanya PNS yang belum memiliki hunian itu, Dadang justru mengaku lega karena jumlahnya sedikit dari total pegawai pada Januari 2016 mencapai 20.581 orang dengan 64,81 persen atau sebanyak 13.338 orang merupakan tenaga pendidik, selebihnya sebesar 4,87 persen atau 1.002 orang adalah tenaga medis.

Sedangkan jabatan fungsional profesional sebanyak 697 orang atau 3,39 persen, jabatan fungsional umum sebanyak 4.126 orang atau 20,04 persen serta jabatan struktural sebanyak 1.418 orang atau sekitar 6 persen.

Selain mendukung pembangunan perumahan di kawasan timur, orang nomor satu di Kab Bandung ini meminta para pengembang menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama ini, kesadaran pengembang perumahan klaster cendrung mengabaikan konsep hunian berimbang.

Penyediaan rumah MBR merupakan kewajiban bagi semua pengembang terlebih ada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.

"Makanya, saya pun wajibkan kepada pengembang perumahan elit untuk menyediakan rumah tipe MBR. Artinya, mereka yang berpenghasilan rendah agar diakomodir di setiap perumahan yang ada di Kab Bandung," ujarnya.

BISNIS.COM