Serah terima jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang periode 2014-2016, Ferry Mursyidan Baldan kepada Menteri ATR baru, Sofyan Djalil di Kementerian ATR, 27 Juli 2016. TEMPO/Auzi Amazia
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, rencana penerapan pajak progresif lahan tak akan menganggu jalannya investasi, khususnya di bidang properti.
Dia menepis kabar soal kekhawatiran sejumlah pihak jika pajak tersebut diterapkan, bakal mengerek harga di sektor properti.
"Tidak ada berita itu, yang penting kami pikirkan semua aspek supaya tidak terjadi distorsi pasar,” kata Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6 Februari 2017).
Sofyan menyatakan, sampai saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan dan belum menentukan mekanisme pengenaan tarif pajaknya.
Menurutnya, inti dari kebijakan tersebut adalah, pemerintah ingin menghindari para spekulan tanah yang membuat tanah tidak produktif. Sektor properti misalnya perumahan hingga kawasan industri, tidak terkit hal itu lantaran sudah memiliki perencanaan.
“Kalau ada perencanaan tidak apa-apa, yang kami inginkan adalah masyarakat mendapatkan tanah yang lebih murah dan kawasan industri mendapatkan tanah yang lebih rasional,” katanya.
Adapun sebelumnya, pemerintah sedang membahas kebijakan untuk menerapkan pajak lahan progresif bagi tanah yang tidak produktif. Rencana penerapan tersebut dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan.
Kendati belum merumuskan berapa besaran yang bakal dikenakan terhadap pemilik lahan-lahan mengaggur, namun pemerintah telah merencakan tiga skema penarikan pajak. Skema pertama adalah pajak progresif, penerapan itu mencakup luasan lahan yang dimiliki oleh para wajib pajak.
Semakin luas kepemilikan lahan suatu badan atau pribadi, maka pajak yang dikenakan juga bakal lebih tinggi. Skema kedua adalah mengganti pajak transaksi tanah dengan capital gain tax, dalam skema ini pajak bakal dikenakan berdasarkan nilai tambah harga suatu tanah.
Sedangkan yang terakhir adalah unutilized asset tax, skema tersebut bakal diterapkan kepada suatu badan perusahaan atau pribadi yang memiliki lahan yang luas akan tetapi tidak ada perencanaan yang jelas terkait lahan tersebut. BISNIS.COM
