TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan keputusan pemberhentian Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) diambil setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

Rini mengatakan pemberhentian kedua direktur diusulkan oleh Dewan Komisaris, Kamis, 2 Februari 2017. Usulan diajukan setelah Dewan Komisaris menggelar beberapa rapat. Rini mengatakan Dewan Komisaris juga mewawancarai semua direksi termasuk direktur utama dan wakilnya. "Mereka memutuskan masalah kepemimpinan di Pertamina sudah awkward dan bisa menggangu kestabilan Pertamina," kata dia di kantornya, Jumat, 3 Februari 2017.

Rini kemudian berkonsultasi kepada Presiden Joko Widodo mengenai usulan tersebut. "Presiden menginstruksikan kepada saya, ya sudah lakukan (pemberhentian direktur)," kata dia.

Baca: Harapan Menteri Luhut kepada Direktur Utama Pertamina Baru

Menurut Rini, Presiden sepakat bahwa masalah kepemimpinan bisa membahayakan Pertamina. Keputusan Presiden didasarkan kepada usulan Dewan Komisaris. "Beliau juga melihat ada tulisan di koran mengenai masalah kepemimpinan ini."

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan masalah kepemimpinan yang dimaksud adalah tidak solidnya kedua pemimpin. Salah satu kasus yang menjadi perhatian Dewan Komisaris adalah lambatnya penempatan tenaga strategis. "Mungkin ada tarik menarik sehingga itu tidak berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan," kata dia. Ia mencontohkan terlambatnya pengisian kursi Presiden Direktur PT Pertagas.

Baca: Direksi Pertamina Datangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Contoh lainnya, kata Tanri, adalah keputusan impor solar. "Seharusnya pengalokasian itu sudah jalan, tapi antara Dirut dan Wadirut tidak sejalan," katanya.

Tanri mengatakan langkah impor harus diambil jika cadangan solar kurang dari 20 hari. Namun hingga di bawah 15 hari, Dirut Pertamina belum meneken keputusan impor. Keputusan pun kemudian diambil Wadirut Pertamina dengan alasan dirut sedang ada di luar kota. "Sebetulnya, kan, mereka bisa berkomunikasi," kata Tanri.

Namun Tanri tidak menampik bahwa salah satu pemicu masalah adalah jabatan wakil direktur utama. "Barangkali nomenklatur ini bagian dari kondisi yang menyebabkan tidak terjadinya kerja sama yang bagus," kata dia. Jabatan tersebut pun diputuskan untuk dihapus.

Jabatan wakil direktur utama baru saja ditambahkan Dewan Komisaris ke dalam struktur organisasi Pertamina. Penambahan tersebut berbareng dengan penambahan jabatan lain yaitu Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia yang diisi Rachmad Hardadi. Total direksi Pertamina pun bertambah menjadi 9 orang.

Tanri mengatakan penambahan anggota diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pengembangan perusahaan. Wakil direktur utama ditugaskan berfokus kepada sektor hilir sementara direktur utama mengurusi sektor hulu.

Meski dihapus, Tanri mengatakan jumlah direksi akan dipertahankan sembilan orang. "Tapi yang jelas tidak akan ada lagi nomenklatur dalam struktur yang namanya Wadirut," kata dia. Menurut Tanri, Dewan Komisaris akan membahas pengganti jabatan tersebut paling lama 30 hari.

Penentuan pengganti direktur utama juga dilakukan paling lama 30 hari. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan pihaknya mengusulkan calon pengganti dari luar Pertamina. "Usulan dari mereka (Dewan Komisaris) internal. Kalau kami dari luar," katanya.

Sementara ini, Yenni Andayani ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina. Yenni merupakan Direktur Energi Baru dan Terbarukan. "Yenni dipilih karena senioritas jabatan dan senioritas lainnya," kata Tanri.

VINDRY FLORENTIN