Seorang petugas melihat barang bukti pupuk saat gelar barang bukti penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, 16 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tadi pagi melakukan pertemuan dengan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Rizal Djalil membahas pengawasan pupuk bersubsidi. Pengawasan pupuk bersubsidi selama ini menjadi salah satu program fokus Presiden Joko Widodo dalam rangka mensejahterakan petani.
"Kami mendiskusikan bagaimana program ini betul-betul dapat memenuhi kebutuhan petani yang bertani di lapangan yang menjadi tepat guna dan tepat sasaran, serta dapat dicapai ketahanan pangan yang berkelanjutan," ujar Rizal Djalil di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 30 Januari 2017.
Rizal menjelaskan, implementasi distribusi pupuk subsidi harus dapat dijamin efektif untuk petani secara tepat guna dan tepat sasaran. Ia mengatakan hakekat subsidi pupuk adalah petani yang membutuhkan pupuk subsidi benar-benar mendapatkan haknya. "Karena itulah, harapan Presiden supaya petani yang membutuhkan pupuk subsidi, betul-betul mendapatkan haknya.”
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk subsidi tahun 2016 sebesar 9,5 juta ton. Subsidi pupuk ini memberikan manfaat dan dampak penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah menaksir kerugian petani karena adanya sindikat produsen dan pengedar pupuk ilegal sekitar Rp 720 miliar sejak 2007 hingga April 2016 lalu.
Harga pupuk palsu sangat murah dibanding pupuk asli. Pupuk bersubsidi biasanya seharga Rp 2.300 per kilogram. Sedangkan pupuk palsu ini hanya Rp 800 per kilogram. Namun, menurut Amran, pupuk palsu tidak mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium melainkan hanya mengandung kapur, garam, dan pewarna yang dicampur.
