TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku belum mengetahui akan keputusan Dewan Energi Nasional soal target penyediaan listrik yang dipertahankan sebesar 35 gigawatt hingga 2019. Namun dia menegaskan kalau target program pengadaan listrik tersebut tidak berubah.

“Program itu tetap berjalan, baik terkejar atau tidak," ujar Luhut, di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017. "Tidak berhenti, tetap diteruskan."

Menurut Luhut, meski target itu belum tentu terpenuhi, namun target pengadaan ini penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 6-7 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi harus diiringi salah satunya kesediaan pasokan listrik yang memadai. "Daripada kekurangan lagi, lebih baik kelebihan pasokan listrik," katanya.

Baca : Pertamina Tagih PLN Kepastian Gas PLTGU Jawa 1

Hasil rapat Dewan Energi Nasional, Senin kemarin menyebutkan bahwa target penyediaan listrik nasional tidak berubah dan tetap dipertahankan sebesar 35 gigawatt pada 2019. Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, menyatakan jika target itu tidak dicapai, maka Indonesia akan kesulitan menyokong pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen per tahun pada 2025.

“Target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional tidak boleh bergeser," kata Tumiran.

Anggota Dewan Energi Nasional, Syamsir Abduh, menambahkan jika angka 35 gigawatt bukanlah target melainkan kebutuhan.

Baca : Kilang-kilang Pertamina Mana Saja yang Berhenti Beroperasi?

Banyak kalangan pesmistis target 35 gigawatt bakal tercapai pada 2019 karena hingga 2016 lalu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) baru merealisasi penyediaan 4,57 gigawatt.

Dalam perhitungan PLN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 2019 mendatang hanya akan mampu direalisasi sebesar 20-22 gigawatt. Padahal dalam Rencana Umum Energi Nasional, target pasokan listrik yang harus terpenuhi pada 2025 adalah sebesar 114 gigawatt.

BRIAN HIKARI | ABDUL MALIK