Dongkrak Rasio Pajak, Sri Mulyani Sasar Sektor Potensial  

Reporter

Senin, 23 Januari 2017 23:01 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan mengenai program tax amnesty kepada para pemuka agama di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menelusuri sektor pajak potensial untuk mendongkrak rasio perpajakan yang saat ini hanya sekitar 11 persen. Sri mengakui industri perikanan dan pertambangan belum menyumbang pertumbuhan pajak.

"Akan kami lihat apa yang belum dibayarkan, kegiatan mana yang belum ter-cover, kami akan koordinasi dalam banyak hal, termasuk perikanan dan pertambangan," kata Sri Mulyani di kantornya, Senin, 23 Januari 2017.

Baca Juga: Menteri Jonan Minta Pengusaha Tambang Ikuti Amnesti Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan industri bidang manufaktur justru menyumbang pajak cukup besar. Sayangnya, peran sektor ini relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. "Jadi seharusnya ada sektor lain yang tumbuh tinggi, perannya banyak, tapi ke perpajakan kurang," ucap Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan sebagian besar realisasi penerimaan pajak komoditas 2016 menurun. Penerimaan pajak dari industri logam dasar menurun 2,6 persen, dari industri tembakau turun 4 persen, industri batu bara dan migas turun 8,5 persen, industri tambang dan logam hanya 17,6 persen, dan pajak industri batu bara turun 10 persen.

"Kalau dari pengaruh harga komoditas, harga minyak semakin lama menurun. Termasuk metal index, meski naik, sempat turun di Januari 2016 sejak November 2015," kata Ken saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu.

Simak: Asal-usul Kerja Sama Bisnis MNC Group - Trump Hotel

Direktur Penerimaan Pajak Yon Arsal melaporkan penerimaan PPh nonmigas hanya mencapai Rp 632,8 triliun atau 77 persen dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 819 triliun. "Dari angka itu, pertumbuhan terbesar dari PPh nonmigas lain karena ada penerimaan amnesti pajak. Di luar itu ada perlambatan," kata Yon.

Menurut Yon, pemerintah akan memaksimalkan data hasil amnesti pajak untuk memperoleh basis pajak baru. Ditjen Pajak optimistis rasio pajak tumbuh menjadi 18 persen. "Selain itu, ada penegakan hukum pasca-amnesti, pengawasan, ekstensifikasi, quick win dari reformasi pajak, dan kejar pajak internasional," ujarnya.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

14 jam lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

20 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

1 hari lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

1 hari lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

1 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

2 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

2 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya