TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian mempertanyakan skema bagi hasil kotor (gross split) yang diterapkan dalam perjanjian pengelolaan Blok Offshore North West Java (ONWJ) antara pemerintah dengan PT Pertamina (Persero). Ramson mengatakan bagian Pertamina jauh lebih besar dibandingkan pemerintah.
Untuk minyak, pemerintah mendapatkan bagian 42,5 persen dan kontraktor 57,5 persen. Sementara untuk gas, bagian pemerintah 37,5 persen dan kontraktor 62,5 persen. "Kenapa bisa berbeda dengan skema yang sudah ditetapkan?" kata dia dalam sebuah diskusi di Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 22 Januari 2017.
Dalam aturan gross split, bagian negara diatur lebih besar. Untuk minyak, porsi pemerintah 57 persen dan kontraktor 43 persen. Sementara untuk gas, pemerintah mendapat bagian 52 persen dan 48 persen untuk kontraktor.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan porsi 57-43 persen dan 52-48 persen tersebut hanya salah satu komponen penghitungan bagi hasil. "Totalnya ada tiga komponen," kata dia.
Komponen pertama ialah base split. Base split merupakan porsi dasar yang sudah disebutkan di atas, yakni 57-43 persen dan 52-38 persen. Komponen lainnya adalah variable split.
Wiratmadja mengatakan ada 10 variabel dalam kategori tersebut yang bisa menambah porsi bagi hasil. Salah satunya kedalaman penggalian di lepas pantai. Semakin dalam, tambahan hasil yang diterima kontraktor semakin besar.
Komponen lainnya adalah progressive split. "Kalau yang ini tergantung harga minyak dan gas," kata dia. Jika harga jual minyak tinggi, pemerintah akan mendapat tambahan porsi bagi hasil. Sebaliknya, harga minyak yang rendah akan menambah porsi kontraktor.
Wiratmadja mengatakan final split yang disepakati dalam perjanjian pengelolaan ONWJ merupakan total dari ketiga komponen tersebut. "Jumlahnya bisa berubah, dinamis," kata dia. Setiap bulan porsi gross split masing-masing pihak akan dievaluasi.
Kontrak bagi hasil blok ONWJ ditandatangani pada 19 Januari 2017. Blok tersebut terletak di Laut Jawa, bagian utara Kepulauan Seribu sampai perairan utara Cirebon. Blok ONWJ memiliki total luas 8.300 kilometer persegi.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.