JP Morgan Ubah Peringkat Indonesia, DPR: Akhirnya Sadar  

Reporter

Kamis, 19 Januari 2017 11:05 WIB

TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Johny G. Plate, menilai perubahan hasil riset JP Morgan Chase Bank NA yang menaikkan peringkat Indonesia ke tingkat netral akan berdampak positif terhadap iklim investasi.

"JP Morgan akhirnya sadar bahwa penilaian terhadap peringkat perekonomian Indonesia harus didasarkan pada kondisi riil di Indonesia yang kini terbukti stabil," kata Johny di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2017.

Johny mengatakan hal itu menanggapi hasil riset terbaru JP Morgan Chase Bank NA yang menaikkan rating Indonesia dari underweight ke netral. Padahal hasil riset lembaga tersebut dua bulan sebelumnya, kata dia, menyimpulkan peringkat Indonesia terjun bebas dari overweight ke underweight.

Politikus Partai NasDem ini menilai dengan naiknya peringkat Indonesia ke tingkat netral diharapkan dapat meningkatkan investasi ke Indonesia. Menurut Johny, JP Morgan memberikan penilaian menurunnya peringkat Indonesia pada dua bulan lalu. Namun ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia makin baik, yang terlihat dari devisa Indonesia mencapai US$ 116 miliar.

JP Morgan kemudian memperbaiki dengan menaikkan peringkat perekonomian Indonesia. Hal ini, kata dia, akan menaikkan iklim investasi dan soft man rating Indonesia.

Politikus Partai NasDem tersebut menambahkan, perubahan peringkat perekonomian ini sebetulnya bukan karena kondisi ekonomi domestik saja, tapi juga dampak dari kebijakan politik Amerika Serikat. Secara umum, kata dia, kondisi fundamental ekonomi Indonesia sudah baik.

ANTARA


Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya