Sri Mulyani Minta Pemuka Agama Taat Bayar Pajak  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 16 Januari 2017 13:42 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan mengenai program tax amnesty kepada para pemuka agama di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sosialisasi mengenai program amnesti pajak (tax amnesty) kepada para pemuka agama Kristiani, Senin, 16 Januari 2017, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memaparkan tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah. Saat ini, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 32,77 juta orang. Dari jumlah tersebut, wajib pajak yang wajib menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) sebesar 20,17 juta orang. Dari angka itu, yang benar-benar melaporkan SPT dan membayar pajak hanya 12,56 juta orang. Artinya, tingkat kepatuhan pajak hanya sekitar 62,28 persen.

Baca: Sri Mulyani Sosialisasi Tax Amnesty ke Pemuka Kristen

”Kalau ketaatan kita untuk beribadah, moga-moga lebih tinggi dari itu. Kalau ini semakin rendah, berarti harus lebih sering ke gereja untuk minta ampun dan dibersihkan dosanya. Saya mohon untuk pimpinan gereja mengatakan, pasti akan dapat pengampunan asalkan membayar pajak,” kata Sri Mulyani, yang disambut tawa oleh para tamu undangan.

Baca: Google Tetap Emoh Bayar Pajak, Negosiasi Buntu

Dengan rendahnya kepatuhan membayar pajak, menurut Sri Mulyani, pemerintah pun meluncurkan program amnesti pajak. “Pengampunan pajak sangat berbeda dengan pengampunan keagamaan. Kalau pengampunan keagamaan, pasti kita yang berdosa karena Tuhan tidak pernah salah. Kalau pengampunan pajak, wajib pajak salah, tapi kami juga salah.”

Jadi, Sri Mulyani menuturkan, amnesti pajak merupakan pengampunan dua sisi, yakni bagi wajib pajak dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Dia pun berjanji membangun institusi pajak menjadi lebih baik. “Kami sudah meluncurkan tim reformasi untuk memperbaiki institusi pajak menjadi institusi yang lebih kompeten, profesional, dan bersih.”

Perbaikan tersebut, Sri Mulyani berujar, mencakup peraturan perundang-undangan, proses bisnis, dan sistem informasi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia perlu diperbaiki. “Yaitu dari kompetensi, training, gaji, dan karier. Kita tidak bisa katakan, perbaiki dulu dong, baru kita patuh. Tidak mungkin, Republik akan jatuh duluan,” katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI



Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

8 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

11 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

12 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

3 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

3 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya