TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan aturan baru ekspor mineral yang diambil pemerintah adalah kebijakan eksepsional. Perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tambang ini diambil dengan memperhatikan dampak ekonomi yang lebih besar.

"Ini kepentingannya adalah kepentingan lebih besar, contohnya Freeport," kata Kalla, Jumat, 13 Januari 2017, di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Dia mengatakan, operasional Freeport sangat mempengaruhi, bukan saja pada pendapatan nasional, tapi juga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.

Baca : Menteri Jonan Bertemu Bos Freeport, Ini Poin yang Dibahas

Kalla mengatakan lapangan kerja langsung yang tercipta dari aktivitas Freeport bisa mencapai 10-20 ribu, sementara lapangan kerja tidak langsung bisa lebih besar lagi. Kalau kegiatan Freeport ditutup karena relaksasi ekspor distop, Kalla mengatakan, aktivitas ekonomi seluruh Timika berhenti, bahkan mungkin 60 persen kegatan ekonomi di Papua lumpuh, karena daerah itu sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan Freeport.

"Karena itu kami mengambil eksepsi untuk suatu produksi yang sebenarnya sudah konsentrat," kata Kalla. Namun begitu, dia mengatakan, aturan baru itu pun mengatur banyak hal, seperti perusahaan tambang harus mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP). Ini untuk menyelesaikan persoalan dilematis layaknya ayam dan telur.

Baca : 3.000-an Tambang Bandel Akan Dicabut izinnya

Kalla menjelaskan, persoalan ayam dan telur ini dialami Freeport. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, perusahaan tambang diwajibkan membuat smelter. Namun Freeport meminta perpanjangan KK sebagai jaminan agar tambangnya tidak diambil alih setelah membuat smelter. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang menjadi turunan UU Minerba menyebutkan batas waktu pembuatan smelter hanya dua tahun.

"Karena itu kami perpanjang lima tahun dulu, agar ada kesempatan dia membangun smelter sesuai waktu dibutuhkan, agar ekonomi Papua itu bisa lebih baik lagi," kata Kalla.

AMIRULLAH SUHADA