Sejumlah pekerja sedang melakukan pekerjaan finishing pembatas jalan di atas dermaga pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Subang, Jawa Barat, Ahad 7 Desember 2014. TEMPO/Nanang Sutisna
TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan hingga saat ini pemerintah pusat belum mengajukan penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang, kepada pemerintah provinsi.
“Proses pengajuan penetapan lokasi harus mengikuti tahapan di mana pemerintah pusat harus menuntaskan terlebih dahulu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang sampai saat ini belum tuntas,” kata Iwa Karniwa, di Bandung, Selasa, 10 Januari 2017.
Menurut Iwa, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menuntaskan revisi Peraturan Daerah RTRW Barat yang memasukan Patimban menggantikan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang. "Alhamdulilah, kami dari Pemprov Jawa Barat baru menyelesaikan itu, kalau RTRW nasional sudah ada, tinggal proses rekomendasi penentuan lokasi," kata dia.
Iwa mengatakan Pemprov Jabar sangat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga jika rekomendasi penetapan lokasi diajukan oleh pemerintah pusat maka dirinya menjanjikan proses penetapannya tidak akan lama. “Apabila rekomendasinya sudah ada di kita maka nantinya tidak akan butuh waktu lama," kata dia.
Iwa memastikan Jepang akan membiayai Pelabuhan Patimban dan dengan kepastian ini maka Pemprov Jabar dan Pemkab Subang berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan. “Jadi kami harus belajar dari Cilamaya yang sangat lama prosesnya. Pelabuhan Patimban harus bisa sesuai jadwal," katanya.
Saat ini, kata Iwa, sejumlah lahan di lokasi sudah akan dibebaskan oleh Pemkab Subang, yakni terkait dengan jalan akses menuju pelabuhan dan poses pembebasan akan beriringan setelah proses dokumen selesai.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Jawa Barat masih menunggu rencana induk kepelabuhan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang yang disusun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Rencana induk diperlukan untuk menyusun sejumlah hal teknis terkait Patimban yang sudah disusun lebih dahulu dalam studi yang sudah digelar Kemenhub. Rencana induk dibutuhkan untuk Amdal dan rekomendasi penetapan lokasi," kata Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik.
