Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfoto bersama para tokoh perempuan usai makan malam bersama dalam rangka Hari Ibu, Kamis, 22 September 2016, di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Hendrawan Supratikno, menilai pemutusan kerja sama pemerintah dengan JP Morgan Chase Bank N.A. adalah langkah tepat. Menurut dia, keputusan itu diambil ketika pemerintah berfokus membenahi kondisi keuangan yang sedang memburuk.
"Harus ada langkah tegas terhadap lembaga yang punya kepentingan politik yang mengganggu investor global ke Indonesia," kata politikus PDI Perjuangan itu saat dihubungi Tempo, di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.
Kementerian Keuangan memutuskan hubungan kemitraan dengan perusahaan perbankan asal Amerika Serikat, JPMorgan Chase Bank N.A. Keputusan ini terkait dengan hasil riset JPMorgan yang dinilai berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.
Hendrawan meyakini keputusan itu sudah berdasarkan kajian yang akan berpengaruh positif terhadap keuangan negara. "Saya percaya bahwa Sri Mulyani tidak gegabah. Artinya dia selalu menekankan profesionalisme dan objektivitas," kata Hendrawan.
Ia juga meyakini keputusan itu dapat diterima masyarakat internasional. "Masyarakat internasional juga tahu apakah itu keputusan yang emosional atau betul-betul berbasis eviden. Keputusan ini berbasis bukti."
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengelolaan perekonomian nasional dilakukan secara profesional, akuntabel, dan terbuka. Menurut dia, ini dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan dari situasi global yang belum menunjukkan adanya perbaikan.
