TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi menyatakan instansi yang dipimpinnya berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 175,62 miliar selama tahun anggaran 2016. Angka itu terdiri dari Rp 90,10 miliar adalah penyelesaian kerugian negara dari hasil audit Itjen Kemenhub dan Rp 85,52 miliar merupakan penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan BPK RI.

Nilai kerugian negara yang diselamatkan lebih kecil dari tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp 1,12 triliun. Rinciannya adalah Rp 756,48 miliar dari hasil audit Inspektorat Kementerian Perhubungan dan Rp 360,63 miliar dari hasil pemeriksaan BPK RI.

"Hal ini terjadi karena jumlah kerugian negara banyak diselesaikan pada periode 2015," ujarnya dalam siaran pers, Rabu, 3 Januari 2017.

Cris menjelaskan dari Rp 90,10 miliar nilai penyelesaian kerugian negara dari audit Itjen Kemenhub, Rp 44,40 miliar merupakan hasil audit sampai 2015 dan Rp 45,71 miliar merupakan hasil audit 2016.

Dengan nilai penyelesaian tersebut, saat ini masih tersisa Rp 149,42 miliar hasil audit sampai dengan tahun anggaran 2015 dan Rp 584,49 miliar untuk hasil audit terbaru 2016. Dari hasil audit Itjen Kemenhub pada 2016, Cris mengungkapkan salah satunya terdapat temuan yang sangat material dan signifikan pada Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat terdapat PNBP terkait penerbitan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang tidak dibayarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor selama tahun 2015 dan 2016 (sampai dengan Agustus) senilai Rp473,57 miliar.

Sementara itu, dia mengatakan nilai penyelesaian kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK RI selama tahun 2016 sebesar Rp85,52 miliar dan yang belum diselesaikan sebesar Rp 37,66 miliar.

Dari hasil pemantauan sampai dengan semester II 2016 atas 367 temuan dan 768 rekomendasi, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI (100%), dengan tindak lanjut tuntas sebanyak 622 (80,99%) dan yang belum tuntas 144 (18,75%).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016, secara nasional rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2010-2016 yang telah ditindaklanjuti tuntas sebesar 61 persen, belum tuntas 26,5%, dan yang belum ditindaklanjuti 12,2%.

Irjen juga mengatakan komitmen yang kuat agar seluruh jajaran Kementerian Perhubungan menindaklanjuti secara tuntas seluruh rekomendasi, baik hasil pemeriksaan BPK maupun hasil audit Itjen Kemenhub.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dia mengatakan hal itu juga merupakan amanat pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terkait dengan penyelesaian kerugian negara, Irjen Kemenhub menegaskan agar para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terus melakukan penagihan kepada para pihak terkait.

Menurutnya, jika diperlukan dapat menempuh beberapa upaya a.l. mengenakan sanksi blacklist bagi perusahaan yang belum menyelesaikan kerugian negara, meninjau ulang kontrak yang sedang dikerjakan oleh perusahaan yang dikenakan blacklist dan melakukan penagihan dengan memotong pembayaran atas realisasi pekerjaan pada tahun berjalan.

Selain itu, KPA dapat menghentikan pemberian fasilitas kepada perusahaaan yang belum menyelesaikan kerugian negara dan mencabut perijinan perusahaan.

"Apabila dengan upaya-upaya tersebut para pihak terkait belum juga menyelesaiakan kewajiban mereka, maka pihak Kementerian Perhubungan tidak akan segan meminta bantuan kepada instansi lain dalam hal ini aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan kerugian negara," kata Cris.

BISNIS.COM