Presiden Jokowi meninjau proyek pembangunan Bendungan Kuwil di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. Proyek ditargetkan selesai pada 2019. Foto Aditya Budiman/Tempo.
TEMPO.CO, Minahasa - Presiden Joko Widodo menyatakan kebutuhan pekerja asing memang diperlukan dalam proyek infrastruktur. Namun Jokowi menuturkan para pekerja asing itu hanya dibutuhkan pada awal proyek.
“Tujuannya tak lain untuk transfer teknologi,” ucap Jokowi saat meresmikan tiga proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PT Pertamina di Tompaso, Sulawesi Utara, Selasa, 27 Desember 2016. Setelah itu, pekerja asing akan kembali ke negara asalnya.
Presiden Jokowi hari ini meresmikan tiga proyek PLTP milik PT Pertamina senilai Rp 6,18 triliun. Tiga proyek itu adalah PLTP Lahendong unit 5 dan 6 berkapasitas 2 x 20 megawatt (MW) di Tompaso, Sulawesi Utara, serta PLTP Ulubelu unit 3 di Lampung dengan kapasitas 1 x 55 MW.
Melalui proyek pembangkit listrik, menurut Jokowi, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan listrik. Menurut dia, kehadiran PLTP ikut menciptakan lapangan kerja. "Di PLTP Lahendong dan Ulubelu, ada 2.750 pekerja lokal. Ini jumlahnya tidak sedikit," ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menyatakan kehadiran PLTP Lahendong akan memberikan penerangan kepada 20 ribu rumah tangga di Sulawesi Utara. Meski demikian, Jokowi mengakui listrik masih menjadi persoalan utama di daerah-daerah. "Daerah yang lain masih byarpet," tutur Jokowi.
PLTP Lahendong unit 5 dan 6 yang menggunakan skema total project (hingga menghasilkan listrik) telah menambah kapasitas pembangkit di area Lahendong menjadi 120 MW. Ke depan, Jokowi ingin proyek pembangkit berbasis alam, seperti panas bumi dan air, bisa bertambah. Alasannya, Indonesia mempunyai potensi alam yang besar.
