Triwulan III/2016, Permintaan Uang Kartal Menurun di NTB

Reporter

Rabu, 14 Desember 2016 23:01 WIB

Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Permintaan terhadap uang kartal pada triwulan III/2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dikarenakan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi NTB.


Penurunan tersebut terjadi di sisi konsumsi, baik rumah tangga, swasta, maupun pemerintah yang tumbuh lebih rendah sebesar 1,33% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,45% (y-o-y).


Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat Prijono mengatakan, perlambatan konsumsi tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan rumah tangga khususnya di sektor pertanian.

Selain itu, belanja pemerintah juga mengalami penurunan akibat adanya pembatasan anggaran yang berdampak pada penurunan proyek bagi pihak swasta.


"Selama triwulan III/2016 net inflow di Bank Indonesia secara tunai sebesar Rp982,63 miliar," ujar Prijono di Mataram, Rabu (14 Desember 2016).


Prijono menjelaskan ini menunjukkan adanya uang tunai yang masuk ke Bank Indonesia atau cash inflow yang lebih besar dibandingkan yang keluar atau cash outflow.


Advertising
Advertising

Tercatat, uang tunai yang masuk selama triwulan III/2016 cash inflow sebesar Rp2,78 triliun atau meningkat sebesar 44% (y-o-y). Sedangkan uang yang keluar atau cash outflow sebesar Rp1,79 triliun. atau urun sebesar 20,46% (y-o-y).


Faktor dominan yang menentukan tren permintaan uang tunai adalah pola belanja pemerintah yang lebih rendah pada triwulan ini. Selain itu, menurunnya penghasilan rumah tangga berdampak pada belanja rumah tangga yang juga mengalami penurunan.


Prijono menambahkan, berdasarkan pecahan uang yang beredar didominasi oleh pecahan besar yaitu Rp50.000 dan Rp100.000 sebesar 60,9% dari total lembar cash inflow dan 70,99% dari total lembar cash outflow pada triwulan III/2016 ini.

"Pilihan masyarakat saat ini lebih cenderung untuk menggunakan pecahan besar dibandingkan pecahan kecil untuk melakukan transaksi," ujar Prijono.

Kecenderungan tersebut antara lain diakibatkan oleh pembayaran gaji di beberapa instansi yang masih menggunakan uang tunai dan sebagian besar pecahan besar. Selain itu, sebaran mesin ATM di NTB mayoritas didominasi oleh ATM pecahan besar.


Masyarakat juga lebih memilih menggunakan uang pecahan besar dengan pertimbangan efisiensi dalam melakukan transkasi.


BISNIS.COM

Berita terkait

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

21 jam lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

1 hari lalu

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Baca Selengkapnya

BI Laporkan Harga Properti Residensial Triwulan I Naik 1,89 Persen

2 hari lalu

BI Laporkan Harga Properti Residensial Triwulan I Naik 1,89 Persen

Survei BI mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer triwulan I 2024 tetap naik, tecermin dari pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial triwulan I 2024 sebesar 1,89 persen

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

2 hari lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan Long Distance Marriage

3 hari lalu

5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan Long Distance Marriage

Long Distance Marriage semakin banyak dialami pasangan suami istri di Indonesia. Simak 5 tips pengelolaan keuangan keluarga.

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

4 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

5 hari lalu

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.

Baca Selengkapnya

Survei Bank Indonesia: Keyakinan Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi Meningkat

5 hari lalu

Survei Bank Indonesia: Keyakinan Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi Meningkat

Survei Konsumen Bank Indonesia atau BI pada April 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat.

Baca Selengkapnya

Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal, BI dan Bank Sentral UEA Jalin Kerja Sama

6 hari lalu

Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal, BI dan Bank Sentral UEA Jalin Kerja Sama

Gubernur BI dan Gubernur Bank Sentral UEA menyepakati kerja sama penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral.

Baca Selengkapnya

Bank Mandiri Meraih Peringkat BBB, Apa Artinya? Ini Skala Peringkat dari Fitch Ratings

7 hari lalu

Bank Mandiri Meraih Peringkat BBB, Apa Artinya? Ini Skala Peringkat dari Fitch Ratings

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih kenaikan peringkat menjadi BBB dai Fitch Rating. Tak hanya BBB, terdapat jenis peringkat lain.

Baca Selengkapnya