TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menghitung besaran subsidi pelayanan publik atau public service obligation (PSO) untuk perkeretaapian di Indonesia.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, saat ini, Kementerian Perhubungan sedang menghitung besaran subsidi berupa PSO agar dapat segera melakukan tanda tangan kontrak pada akhir tahun ini.

“Sedang dihitung, segera kita tahu (besaran nilai PSO kereta api) setelah kontrak,” kata Zulfikri, Jakarta, Selasa, 13 Desember 2016.

Dia menambahkan, Kementerian Hubungan berusaha tanda tangan kontrak subsidi berupa PSO kepada masyarakat dapat dilakukan pada akhir tahun ini. Dengan begitu, dia berharap, pelayanan publik tersebut dapat mulai berjalan pada 1 Januari 2017.

Zulfikri memperkirakan besaran alokasi anggaran subsidi pada tahun depan secara keseluruhan kemungkinan akan lebih besar jika dibandingkan dengan tahun ini karena akan ada peningkatan jumlah penumpang. “Sedangkan persentase PSO setiap penumpang per kilometer tetap,” kata Zulfikri.

Adapun mengenai komposisi PSO untuk KRL Jabodetabek tahun depan, dia menambahkan, masih proporsional dengan jumlah perjalanan penumpang di perkotaan yang sebagian besar melakukan perjalanan untuk mencari penghasilan setiap hari.

BISNIS.COM