TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pelat merah PT Pertamina (Persero) menyiapkan lima strategi prioritas untuk menjaga eksistensi dan kinerja ke depan agar berkelas dunia.

Wakil Presiden Direktur Pertamina Ahmad Bambang mengungkapkan lima strategi itu untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia, sekaligus menyokong kemandirian energi nasional.

"Namun tetap berupaya menjunjung tinggi transparansi," katanya dalam acara Pertamina Energy Forum 2016 dengan tema “Energy Environment, Policy, and Governance: The Current Dynamics”, Selasa (13 Desember 2016), di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, SCBD, Jakarta.

Dia membahas kinerja perseroan pada 2016 dan berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun depan, serta upaya untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Di tengah penurunan harga minyak mentah dalam 24 bulan terakhir yang sempat mencapai 75%, menurutnya Indonesia masih sangat bergantung pada impor guna memenuhi konsumsi domestik.

Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, sambungnya, Pertamina akan melanjutkan implementasi lima strategi prioritas. Di antaranya, pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, meningkatkan kapasitas pengilangan dan petrokimia, mengembangkan infrastruktur dan marketing, serta memperkuat struktur keuangan.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Setyorini Tri Hutami menuturkan tentang upaya yang dilakukan pemerintah guna menarik investor. Di antaranya mempermudah peraturan investasi di sektor migas, baik di hulu maupun hilir untuk meningkatkan daya saing terhadap negara lain.

"Sejumlah upaya dilakukan untuk menarik para investor, antara lain dengan mempermudah prosedur investasi jadi lebih cepat dan mudah dari yang sebelumnya lebih 100, saat ini dalam proses penyederhanaan menjadi enam," kata dia.

Sementara, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Supriapdono, menjelaskan keikutsertaan lembaganya dalam mengawasi tata kelola perusahaan yang baik pada industri migas dilakukan dari awal hingga akhir. Terutama dalam sistem monitoring dan pengawasan kebijakan yang rawan terhadap korupsi.

"Dari tahun 2008 sampai saat ini, KPK telah berhasil menyelamatkan Rp197 triliun dari potensi korupsi di sektor ESDM dan Migas. Semestinya negara bisa untung lebih banyak dari sektor ini jika menjalankan tata keloa usaha dengan baik," tuturnya.

BISNIS