TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Arcandra Tahar mengatakan pengembangan energi di Indonesia masih terkendala masalah administrasi. Ia menilai pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan. "Kami sekarang masih bicara soal administrasi. Kami perlu bicara tentang teknologi," kata Arcandra dalam acara Indonesianisme Summit di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 10 Desember 2016.

Arcandra mengatakan masalah administrasi masih dihadapi semua sektor energi. Misalnya saja untuk sektor listrik, yang masih berkutat pada masalah Independent Power Producer dan Power Purchase Agreement.

Sementara di sisi mineral, fokus pembahasan masih berada di Undang-Undang Mineral dan Batubara. Selain masalah hilirisasi, perdebatan juga menyentuh soal kelanjutan operasi.

Di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT), masalah administrasi yang jadi perdebatan ialah feed in tarif, terutama besaran tarif. "Sedikit yang bicara soal teknologi EBT yang cocok dimanfaatkan," kata dia.

Untuk sektor minyak dan gas, Arcandra mengatakan pengembangannya masih berkutat di masalah cost recovery. Ia mengatakan belum ada pihak yang berbicara tentang teknologi yang bisa menekan cost recovery.

Arcandra mengatakan, banyaknya masalah administrasi di bidang energi membuat Menteri ESDM Ignatius Jonan berkelakar soal nama kementerian tersebut. "Ganti saja namanya menjadi Kementerian Masalah Energi dan Sumber Daya Mineral karena setiap hari datang masalah," kata Arcandra mengutip Jonan, yang disambut tawa peserta Indonesianisme Summit.

VINDRY FLORENTIN