TEMPO.CO, Balikpapan- Presiden Joko Widodo mengaku belum puas dengan hasil program tax amnesty yang sudah memasuki tahap II di penghujung tahun 2016 ini. Presiden yang akrab disapa Jokowi ini menilai program pengampunan pajak belum maksimal dalam mengejar aset warga negara tersimpan di luar negeri sebesar Rp 11.000 triliun.
“Terbaik diantara amnesti negara lain, namun masih kecil dari potensi yang ada. Padahal kekayaan warga kita yang disimpan di luar negeri sangat besar mencapai Rp 11 ribu triliun. Nama-namanya di kantong saya,” kata Jokowi saat sosialisasi tax amnesty II di Balikpapan, Senin 5 Desember 2016.
Jokowi mengatakan tax amnesty Indonesia sudah mengumpulkan uang tebusan wajib pajak sebesar Rp 99,2 triliun atau 30,38 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam negeri. Total uang tebusan tax amnesty Indonesia jauh melampaui negara-negara lain seperti Italia, Polandia dan Hungaria yang mengumpulkan tebusan berkisar Rp 15 triliun hingga Rp 50 triliun.
Selain itu, tax amnesty juga memulangkan dana luar negeri atau repatrisi sebesar Rp 143 triliun. Deklarasi harta wajib pajak Indonesia sudah menyentuh angka Rp 3.972 triliun.
Namun demikian, pemerintahan Jokowi sudah menargetkan pembangunan infrastruktur segala bidang yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 4.900 triliun. Selama kurun waktu 2014 – 2019, menurut Jokowi, negara hanya mampu menyiapkan dana Rp 1.500 triliun saja.“Sisanya dari dunia usaha, swasta dan tax amnesty ini,” ujarnya.
Jokowi meminta wajib pajak memanfaatkan maksimal program amnesty yang berakhir pada Maret 2017 mendatang. Selesai pelaksanaan program tax amnesty, dia memastikan akan ada penindakan tegas pada para wajib pajak nakal yang terbukti mengemplang pajak.
“Tax amnesty di Indonesia sangat baik hati. Tapi nanti saat masanya selesai, semua akan saya serahkan pada Kementerian Keuangan dan Kantor Pajak. Silakan saja diproses,” tegasnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam keikutsertaan dalam program tax amnesty. Hingga kini program tax amnesty hanya diikuti sebanyak 479 ribu wajib pajak dari total 20 juta wajib pajak SPT.“Masih banyak yang wajib pajak yang belum ikut tax amnesty di Indonesia,” ujarnya.
Sri Mulyani mencontohkan tax amnesty perusahaan pertambangan dan migas yang mengumpulkan tebusan Rp 260 miliar. Hanya 1.041 perusahaan tambang ikut tax amnesty dari total keseluruhan 6.041 perusahaan tambang. Demikian pula peserta tax amnesty perusahaan migas sebanyak 78 dari total keseluruhan 1.114 perusahaan migas.
“Pembayaran pajaknya juga belum benar. Data kami mencatat perusahaan ini melaporkan hanya membayar pajak paling rendah Rp 5 ribu dan paling tinggi Rp 96,3 miliar,” ungkapnya.
Dihadapan 3 ribu wajib pajak Balikpapan, Sri Mulyani mengingatkan adanya keterbukaan akses data keuangan dunia yang dilaksanakan 2018 mendatang. Saat itu, negara punya akses dalam menelusuri asset kekayaan warganya yang tersimpan di seluruh dunia.
“Saat sudah tidak ada tax amnesty, pembayaran tebusan aset bisa mencapai 25 persen plus denda yang dihitung per bulan. Bisa jadi aset Anda akan kami sita seluruhnya untuk melunasi kewajiban pajak,” ungkapnya.
SG WIBISONO
Berita terkait
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
7 jam lalu
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024
9 jam lalu
Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden
10 jam lalu
Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.
Baca SelengkapnyaPN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
19 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
20 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
21 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
1 hari lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya