TEMPO.CO, Jakarta - Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan restorasi lahan gambut mencapai 400 ribu hektare pada tahun depan. Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRG Budi Wardana mengatakan kebutuhan biaya restorasi tersebut Rp 1,44 triliun. Namun anggaran yang tersedia hanya Rp 912 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Budi menggalang dana pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat internasional yang berasal dari Uni Eropa, Norwegia, Inggris, Jepang dan Korea. "Kita mencari development patner dalam restorasi," kata dia di diskusi tempo.co di kawasan Kuningan, Rabu, 30 November 2016.

Tahun depan BRG menargetkan pemetaan dan inventarisasi lahan seluas 820 ribu hektare di 80 kawasan hidrologis gambut (KHG), penanganan 104 desa gambut dan menetapkan 80 zona KHG. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 9 KHG.

Untuk tahun ini, BRG mulai melakukan restorasi lahan gambut dengan target 600 ribu hektare serta melakukan pemetaan, inventarisasi 606 ribu hektare di empat KHG dan penanganan 104 desa gambut.

Dari sasaran 600 ribu hektare itu, Budi mengatakan 20 persen berupa proyek fisik yang ditangani BRG, seperti rewetting, revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Sisanya berupa proyek kerja sama dengan kementerian dan lembaga seperti pembangunan 400 sumur bor dan 30 sekat alternatif.

Penanganan 104 desa ini akan berdampak restorasi gambut seluas 800 ribu hektare dan berlangsung selama lima tahun. "Target kita (sampai 2020) seribu desa di tujuh provinsi," kata dia. Tujuh lokasi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Lembaga ini menetapkan prioritas perencanaan dan pelaksanaan mulai dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Sumatera Utara Abdul Rauf mengatakan yang terpenting dari restorasi adalah pengelolaan air. "Bagaimana kita mengatur kelembagaan petani, karena tidak bisa individu mengelola sendiri, harus hamparan," kata dia. Menurut dia, produktivitas gambut akan terjaga jika mampu mempertahankan permukaan air di 60 hingga 70 centimeter.

Target restorasi tersebut bagian dari rencana restorasi gambut selama lima tahun sebanyak dua juta hektar sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Lembaga ini dibentuk Presiden Joko Widodo tanggal 6 Januari 2016 lalu untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Kepala Restorasi Gambut Indonesia Nazir Foead, pemerintah bisa memperoleh dana segar senilai Rp 500 triliun setiap tahun dari penjualan karbon gambut. Syaratnya, mampu menjaga lahan gambut dari kerusakan, dan berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan gambut tidur menjadi area produktif pertanian.

Dia mengatakan, Rp 500 triliun tersebut setara dengan 1 giga ton karbon. Ini bisa didapat jika Indonesia mampu melindungi 6,2 juta lahan gambut yang masih utuh atau tidak terbakar dari total luas 14,9 juta lahan gambut di tujuh provinsi. “Perhatian kami tahun ini di empat kabupaten di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Riau. Tahun depan baru mulai di Kalimantan Barat,” kata Nazir.

ALI HIDAYAT