Menkeu Sri Mulyani memberiksan paparan disaksikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Jaksa Agung M Prasetyo (tengah) disela menghadiri acara pembukaan Rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga membahas tata laksana benda sitaan dan barang rampasan negara di Jakarta, 21 November 2016. Rakor tersebut digelar untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan masyarakat apabila wajib pajak patuh membayar pajak. Menurut dia, penerimaan pajak Rp 1 triliun per tahun akan dapat mendukung pembangunan dan perekonomian di berbagai bidang.
"Rp 1 triliun sama dengan 3.541 meter jembatan. Itu juga sama dengan 155 kilometer jalan. Selain itu, kita bisa membayar gaji 9.400 guru senior atau 10 ribu Polri selama setahun," kata Sri Mulyani dalam sosialisasi tax amnesty kepada para notaris dan pengacara di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.
Dengan Rp 1 triliun penerimaan pajak tersebut, menurut Sri Mulyani, beras dapat diberikan kepada 729 ribu rumah tangga sasaran. Selain itu, 93 ribu ton benih dapat diberikan kepada petani. Penerimaan pajak Rp 1 triliun pun, menurut dia, dapat digunakan untuk menyalurkan 306 ribu ton pupuk bersubsidi.
Selain untuk belanja kementerian dan lembaga, kata Sri Mulyani, penerimaan pajak dialokasikan untuk transfer ke daerah. Dia berujar, Rp 1 triliun anggaran yang ditransfer ke daerah sama dengan 50 rumah sakit atau membayar tunjangan profesi 23.585 guru dalam setahun.
Dana transfer ke daerah sebesar Rp 1 triliun, menurut dia, juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) kepada 1,25 juta murid sekolah dasar (SD) dalam setahun. "Rp 1 triliun juga sama dengan 4,2 juta jaminan persalinan bagi ibu hamil. Dengan itu, bayi yang dilahirkan akan sehat," katanya.
Selain itu, penerimaan pajak sebesar Rp 1 triliun yang ditransfer ke daerah bisa digunakan untuk memberikan 2.018 bantuan operasional kesehatan (BOK) kepada puskesmas. Dana sebesar itu, menurut Sri Mulyani, juga dapat dimanfaatkan untuk 2.144 akreditasi rumah sakit yang tersebar di Indonesia.
